Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membeberkan rincian anggaran lembaganya untuk 2027 yang mencapai Rp240,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp232,5 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penerima manfaat mencapai 72,46 juta orang.
Anggaran Rp240,2 triliun tersebut merupakan hasil penyesuaian dari pagu indikatif awal BGN 2027 sebesar Rp270,2 triliun. Berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas, terdapat efisiensi sebesar Rp30 triliun sehingga alokasi anggaran BGN 2027 menjadi Rp240,2 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudaryono mengatakan anggaran tersebut terbagi menjadi dua program utama, yakni pemenuhan gizi nasional dan dukungan manajemen. Program pemenuhan gizi nasional mendapat Rp232,88 triliun atau 96,95 persen, sedangkan dukungan manajemen memperoleh Rp7,33 triliun atau 3,05 persen.
"Jadi dari total anggaran BGN ini, 97 persen kira-kira hampir itu dikonversi menjadi makanan, sementara 3 persennya adalah dukungan manajemen," kata Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9).
Dari total anggaran program pemenuhan gizi nasional tersebut, Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dialokasikan untuk pelaksanaan MBG. Sisanya sekitar Rp373 miliar digunakan untuk kegiatan nonteknis MBG pemenuhan gizi.
Kegiatan nonteknis itu antara lain mencakup standardisasi dan regulasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG, pengadaan petugas penjamah makanan, hingga pemantauan mutu dan keamanan pangan di seluruh wilayah kerja BGN.
Dari total anggaran MBG Rp232,50 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk anak sekolah, yakni Rp198,96 triliun dengan target 60.599.777 penerima manfaat. Sasaran tersebut mencakup peserta didik PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, SLB, santri, serta sasaran lain di lingkungan pendidikan.
Rinciannya, PAUD/RA/TK dan sederajat mendapat target 6.383.018 penerima dengan anggaran Rp18,42 triliun. SD/MI dan sederajat menjadi kelompok terbesar dengan target 24.517.310 penerima dan anggaran Rp81,64 triliun.
Selanjutnya, SMP/MTs dan sederajat ditargetkan sebanyak 11.509.238 penerima dengan anggaran Rp38,33 triliun. SMA/MA/SMK dan sederajat mendapat target 10.417.813 penerima dengan anggaran Rp34,69 triliun.
Untuk SLB, target penerima mencapai 143.547 orang dengan anggaran Rp478,01 miliar. Kemudian santri ditargetkan sebanyak 2.976.055 penerima dengan anggaran Rp9,91 triliun. Adapun sasaran lain di lingkungan pendidikan mencapai 4.652.796 penerima dengan anggaran Rp15,49 triliun.
"Pada tahun 2027, kegiatan penyediaan dan penyaluran makan bergizi bagi anak sekolah di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai, tadi saya sampaikan, 60,5 juta sasaran," ujar Sudaryono.
Selain anak sekolah, MBG pada 2027 menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok tersebut mendapat alokasi Rp33,54 triliun dengan target 11.865.109 penerima manfaat.
Anggaran itu terdiri atas Rp23,33 triliun untuk 8.083.400 balita, Rp5,81 triliun untuk 1.745.936 ibu hamil, dan Rp4,40 triliun untuk 2.035.773 ibu menyusui.
"Jadi penyediaan dan penyaluran MBG bagi 3B di seluruh Indonesia ditargetkan mencapai 11,8 juta manfaat. Terdiri atas balita 8 juta, ibu hamil 1,75 juta jiwa, dan ibu menyusui 2 juta jiwa dengan alokasi anggaran Rp33,5 triliun," kata Sudaryono.
Dengan demikian, total sasaran penerima MBG pada 2027 mencapai 72.464.886 orang dengan anggaran Rp232.503.133.201.000 atau sekitar Rp232,50 triliun.
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, anggaran BGN 2027 terdiri atas belanja barang sebesar Rp233,12 triliun dan belanja pegawai Rp7,08 triliun.
Sementara berdasarkan fungsi, Rp198,96 triliun dialokasikan untuk fungsi pendidikan, Rp33,54 triliun untuk fungsi kesehatan, dan Rp7,69 triliun untuk fungsi ekonomi.
Adapun berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar berada pada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran sebesar Rp232,60 triliun. Kemudian Sekretariat Utama mendapat Rp7,259 triliun, yang sebagian besar digunakan untuk gaji.
Pusdatin mendapat Rp154,3 miliar, Deputi Promosi dan Kerja Sama Rp76,5 miliar, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Rp51,2 miliar, SPBG dan pelayanan gizi di provinsi Rp38 miliar, Inspektorat Utama Rp35 miliar, serta Deputi Sistem dan Tata Kelola Rp29,3 miliar.
Dalam pemaparan yang sama, Sudaryono menyampaikan realisasi anggaran MBG 2026. Berdasarkan data per Rabu (16/9), penyerapan anggaran program MBG mencapai 63,89 persen atau Rp139,77 triliun dari pagu setelah penajaman sebesar Rp218,77 triliun.
Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun yang belum terealisasi untuk mendukung penyaluran MBG hingga akhir 2026.
"Capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara karena BGN sedang melakukan pembenahan data penerima program MBG," ujar Sudaryono.
Data penerima manfaat per 31 Agustus 2026 menunjukkan realisasi mencapai 56,99 juta orang atau 76,86 persen dari target 74,54 juta penerima. Masih terdapat selisih sekitar 17,56 juta penerima dari target.
Sudaryono menjelaskan perbedaan tanggal data antara realisasi anggaran 16 September dan penerima manfaat 31 Agustus disebabkan perbedaan siklus sinkronisasi bulanan. Karena itu, kedua indikator tersebut disajikan secara terpisah.
Dalam pembenahan data tersebut, sebanyak 1.653 sekolah pendidikan pesantren dicoret dari daftar penerima MBG. BGN juga mengarahkan penyaluran kepada kelompok yang dinilai membutuhkan intervensi lebih besar, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi serta sangat tinggi.
BGN juga menyatakan tidak ingin mengejar jumlah penerima dengan mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. SPPG yang belum memenuhi ketentuan standar higiene dan sanitasi dilarang beroperasi sampai persyaratan dan perbaikan dipenuhi.
"Kita tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi kami tegakkan secara konsisten dan strict," tutur Sudaryono.
Sebagai pembanding, Sudaryono juga menjelaskan perubahan anggaran BGN pada 2026. Sebelum penajaman, pagu BGN mencapai Rp268 triliun, terdiri atas Rp255,8 triliun untuk program pemenuhan gizi nasional dan Rp12,17 triliun untuk dukungan manajemen.
Setelah penajaman, pagu tersebut menjadi Rp229,75 triliun. Program pemenuhan gizi nasional mendapat Rp221,30 triliun, sementara dukungan manajemen Rp8,45 triliun.
Menurut Sudaryono, Kementerian Keuangan mencatat penajaman belanja sebesar Rp39,63 triliun. Namun, pengurangan riil terhadap pagu BGN sebesar Rp38,25 triliun karena terdapat selisih Rp1,37 triliun yang dialokasikan sebagai rincian output (RO) khusus atau direktif presiden.
Anggaran Rp1,37 triliun tersebut tetap tercatat sebagai bagian dari pagu BGN, tetapi berstatus blokir sehingga belum dapat digunakan untuk pelaksanaan rencana kerja.
Untuk 2026, dari pagu program pemenuhan gizi nasional Rp221,30 triliun, sebesar Rp218,77 triliun dialokasikan untuk MBG dan Rp2,53 triliun untuk kegiatan nonteknis pemenuhan gizi.
Sementara dukungan manajemen Rp8,45 triliun terdiri atas gaji dan tunjangan Rp7,19 triliun, operasional pemeliharaan Rp494,8 miliar, serta dukungan manajemen nonoperasional Rp762,6 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran BGN per 16 September 2026 mencapai 63,89 persen. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja pegawai 60,33 persen, belanja barang 63,82 persen, dan belanja modal 71,63 persen.
Berdasarkan fungsi, realisasi fungsi ekonomi mencapai 61,28 persen, kesehatan 65,88 persen, dan pendidikan 63,68 persen.
Sementara itu, realisasi dukungan manajemen mencapai 60,70 persen. Dari pagu Rp8,45 triliun, Rp3,84 triliun masih berstatus blokir sehingga anggaran yang tersedia Rp4,61 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2,8 triliun telah terealisasi dan Rp1,81 triliun masih tersedia untuk penyelesaian kegiatan hingga akhir 2026.
BGN menyatakan sisa anggaran 2026 akan diarahkan untuk mendukung penyelesaian kegiatan dan target kinerja sampai akhir tahun, sementara anggaran 2027 disiapkan untuk pelaksanaan MBG dengan sasaran utama anak sekolah serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
(del/ins)