ESDM Kejar Ketahanan Cadangan Energi RI Naik Jadi Minimal 30 Hari
Pemerintah tengah mengejar untuk meningkatkan ketahanan cadangan operasional energi nasional seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), dari rata-rata 21 hari menjadi minimal 30 hari.
Tujuannya untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia menghadapi potensi gangguan pasokan global.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan peningkatan cadangan energi diperlukan untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok akibat ketidakpastian geopolitik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari cadangan secara nasional saat ini kita rata-rata sekitar 21 hari, kita berusaha untuk meningkatkan cadangan operasional menjadi minimal sekitar 30 hari," ujar Yuliot dalam acara Indo EBTKE ConEx and Exhibition 2026 di JiExpo Kemayoran, Rabu (2/9).
Lihat Juga :INDOEBTKE CONEX 2026 Wamen ESDM Ungkap Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp300 T Jika EBT Lambat |
Menurut Yuliot, ketahanan cadangan energi menjadi penting di tengah konflik geopolitik yang masih berlangsung. Ia menyinggung konflik Amerika Serikat (AS) dengan Iran serta perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir dan membuat pasokan energi terganggu.
"Jadi kalaupun itu ada gangguan-gangguan terhadap pasokan, jadi ini kita juga bisa ketahanan energi kita lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya," jelasnya.
Yuliot menekankan bagi Indonesia, konflik di Timur Tengah tidak hanya mendorong kenaikan harga tapi juga terhadap kebutuhan anggaran negara. Sebab, pemerintah harus menanggung subsidi dan kompensasi energi, termasuk untuk BBM, listrik, dan LPG.
Karena itu, pemerintah tidak hanya memperkuat cadangan operasional, tetapi juga berupaya meningkatkan produksi energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Pemerintah menargetkan produksi minyak nasional meningkat dari sekitar 600 ribu barel per hari saat ini menjadi sekitar 1 juta barel per hari pada 2030. Sementara produksi gas ditargetkan mencapai sekitar 12 miliar kaki kubik per hari.
Di sektor energi terbarukan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan bahan bakar nabati. Implementasi biodiesel B50 telah berjalan pada 2026 dan pemerintah menyiapkan penerapan B60 pada tahun depan.
Selain itu, pemerintah mendorong substitusi LPG dengan gas bumi melalui pemanfaatan compressed natural gas (CNG). Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
" Jadi ini juga sudah disampaikan, saat ini kita lagi mendorong penggunaan CNG untuk substitusi LPG, karena untuk CNG juga sudah tersedia cukup dalam negeri, dan ini kita juga mendorong bagaimana penggunaan energi lain sebagai sumber energi bersih," pungkas Yuliot.
(ldy/pta)