Bos BGN Buka-bukaan soal Rincian Anggaran MBG Rp240 T di 2027
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap rincian penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar sekitar Rp240 triliun yang dialokasikan dalam RAPBN 2027.
Sudaryono mengatakan sekitar 97 persen dari anggaran tersebut rencananya digunakan untuk program makan, sedangkan sekitar 3 persen dialokasikan untuk operasional BGN.
"Sudah, Rp240 (triliun) itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau enggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN tuh sekitar 97 persen-nya adalah untuk program makannya," kata Sudaryono di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat (28/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan porsi operasional BGN mencakup sejumlah kebutuhan, mulai dari fungsi pengawasan dan monitoring hingga gaji pegawai, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, ya. Kalau 3 (persen) kali Rp240 (triliun) ya sekitar Rp6 triliun lah, Rp6 (triliun) koma sekian untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG," ujarnya.
Sudaryono menambahkan jumlah pegawai yang menerima gaji dari BGN mencapai lebih dari 30 ribu orang. Ia mengatakan porsi terbesar anggaran tetap diarahkan untuk pelaksanaan program MBG.
"Kan itu (kepala SPPG) kan statusnya PPPK, digaji di tempat kita, jumlah totalnya 30 ribu lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk, dari Rp240 triliun itu yang dipakai ya secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97 persen kali Rp240 triliun itu," tuturnya.
Rincian tersebut dibahas Sudaryono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan itu sekaligus membahas rencana pelaksanaan MBG pada 2027.
Ia mengatakan pembahasan dengan Kementerian Keuangan dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan dan rencana pelaksanaan program tersebut.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk program MBG melalui BGN. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total anggaran pendidikan sebesar Rp820,8 triliun.
Alokasi MBG 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp268 triliun. Pada 2027, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 72,1 juta penerima manfaat, terdiri dari siswa, prasiswa, ibu hamil/menyusui, dan balita.
Pemerintah juga menyebut kebijakan MBG 2027 akan diarahkan pada perbaikan tata kelola, penataan seluruh SPPG, serta refocusing penerima manfaat. Selain itu, pemerintah menyiapkan command centre untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan survei status gizi penerima MBG.
Di luar MBG, anggaran pendidikan 2027 juga dialokasikan untuk kementerian lain, antara lain sekitar Rp61,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Rp65,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.