Luhut Minta Bos BGN Benahi Tata Kelola MBG pasca 1.300 SPPG Ditutup
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membenahi seluruh tata laksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis ini didorong agar eksekusi program unggulan (flagship) Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
"Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut saat mengundang Sudaryono ke kantornya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut juga menekankan pentingnya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) agar diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Lihat Juga : |
"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," katanya Luhut.
Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Di sisi lain, Luhut mengapresiasi langkah tegas Kepala BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar.
Untuk mendukung keberlanjutan program ini, DEN berkomitmen penuh membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN.
Melalui integrasi digital, seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," pungkas Luhut.