ESDM Evaluasi 15 PLTU Emisi Tinggi Untuk Dipensiunkan Bertahap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengevaluasi sekitar 15 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang dikategorikan memiliki emisi relatif tinggi untuk dipensiunkan secara bertahap.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah mengurangi emisi sekaligus memastikan ketersediaan energi pengganti bagi pembangkit yang nantinya dipensiunkan.
"Ada sekitar 15 pembangkit yang dikategorikan sebagai pembangkit yang memberikan emisi yang relatif tinggi. Jadi kita dalam rangka kebutuhan energi juga menghitung energi pengganti," ujar Yuliot kepada wartawan di sela Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pemerintah tengah menghitung kemungkinan energi terbarukan menjadi sumber pengganti PLTU tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan program percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
"Jadi nanti kalau dari energi terbarukan, apakah sebagian itu bisa digantikan dari program percepatan 100 gigawatt untuk penyerapannya. Jadi ini yang kita lagi hitung," katanya.
Yuliot menegaskan penghentian operasional PLTU tidak akan dilakukan secara serentak terhadap seluruh pembangkit yang masuk dalam evaluasi. Proses tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan energi pengganti.
"Enggak, ini bertahap. Karena lokasinya kan bukan hanya di Pulau Jawa. Ini ada di Sumatra, ada di beberapa kawasan industri," ujarnya.
Ia mengatakan sebagian besar pembangkit berkapasitas besar berada di Pulau Jawa. Namun, pemerintah tetap perlu memperhitungkan kondisi kelistrikan dan kebutuhan energi di wilayah lain sebelum melakukan pensiun PLTU.
Selain faktor kelistrikan, pemerintah juga mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas industri yang bergantung pada pasokan listrik dari pembangkit tersebut.
"Ini tentu kita memperhitungkan keberlangsungan industri juga," kata Yuliot.
Yuliot mengatakan pemerintah menargetkan proses tersebut dapat berjalan sesuai komitmen transisi energi pada periode 2030-2035. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada percepatan pembangunan energi pengganti dan ketersediaan pendanaan.
"Jadi kalau ini bisa kita lakukan percepatan dan juga ada funding untuk kebutuhan energi, ya kita targetkan sesuai dengan komitmen kita 2030-2035 itu bisa dilaksanakan," tuturnya.
Lebih lanjut, Yuliot mengatakan pemerintah masih melakukan penghitungan lebih lanjut terkait kebutuhan energi pengganti sebelum menentukan tahapan pensiun pembangkit-pembangkit tersebut.
(lau/pta)