Prabowo Mau Ubah LKPP Jadi Badan Pengadaan Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah untuk mengonsolidasikan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah.

Prabowo mengatakan langkah tersebut diperlukan karena selama ini kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah masih kerap membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga berbeda.

"Karena itu pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah," kata Prabowo dalam Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Prabowo, pembelian secara terpisah membuat daya tawar pemerintah menjadi lemah. Padahal, barang yang dibeli memiliki spesifikasi yang sama, tetapi proses pengadaannya dilakukan berulang karena kebutuhan masing-masing instansi terpecah.

[Gambas:Video CNN]

"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda karena jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah," tutur Sang Kepala Negara.

Prabowo menilai pola tersebut perlu dihentikan karena seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah Indonesia.

"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia," tegasnya.

Prabowo mengatakan konsolidasi pengadaan berpotensi menghasilkan penghematan besar. Berdasarkan data LKPP, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43 persen pada 2026.

Jika konsolidasi dilakukan secara luas dan disiplin, ditambah penggunaan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik, efisiensi disebut bisa mencapai 30 persen dari total belanja pengadaan sebesar Rp1.200 triliun.

Dengan asumsi tersebut, potensi penghematan dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam setahun.

"Artinya efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai sekitar Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan 20 miliar dolar, ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun dan ini adalah di tangan kita," ucap dia.

Lihat Juga : NOTA KEUANGAN RAPBN 2027 Pemerintah Menargetkan APBN 2027 untuk 8 Program Prioritas Nasional

Prabowo kemudian memberikan contoh pengadaan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP). Sebelumnya, pemerintah daerah disebut membeli perangkat tersebut secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.

Setelah kebutuhan pembelian dikonsolidasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen), harga yang diperoleh pemerintah turun menjadi Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga ke daerah terpencil, terluar, dan tertinggal.

"Ini penghematan hampir enam kali. Ini riil, Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar dan tertinggal," ucap dia.

(sfr/sfr)