Danantara Bakal Bangun PSEL Rp3 T, Tuntaskan Polemik Sampah DIY
Danantara Investment Management (DIM) melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) bekerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) senilai Rp3 triliun.
Groundbreaking proyek tersebut ditargetkan Desember 2026 dan mulai operasional pada 2028.
Keberadaan PSEL diharapkan mendukung penuntasan masalah lingkungan akibat sampah yang selama ini dialami sejumlah daerah di DIY, utamanya Yogyakarta, Sleman dan Bantul (Kartamantul).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penandatanganan nota kesepahamanan proyek ini bertempat di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (11/8) diawali pertemuan membahas kesiapan lahan, pasokan sampah, dan tahapan pembangunan.
Nota kesepahaman diteken oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Bupati Sleman Harda Kiswaya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Director of Investments DIM sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Denera Fadli Rahman menuturkan proyek PSEL memasuki tahap persiapan konstruksi berupa kajian lingkungan, desain teknik, dan pematangan lahan.
Pembangunan fisik akan dimulai Januari 2027 dan targetnya tuntas pengujung 2028. Sehingga sudah bisa mengolah sampah saat kuartal III atau kuartal IV 2028 nanti.
"Nilai investasi diperkirakan sekitar Rp2,5 triliun sampai Rp3 triliun, yang tentunya nanti tergantung dari hasil desain itu sendiri pada tahun ini," kata Fadli.
Sesuai rencana, PSEL nantinya dibangun di atas lahan Pemda DIY seluas sekitar 5,7 hektare di Sitimulyo, Piyungan, Bantul. Lokasinya berdekatan dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan yang operasionalnya sudah disetop.
Secara teknis, sampah akan masuk ke bunker tertutup dan kedap udara untuk menjalani proses pengeringan selama sekitar lima hari. Air lindi yang keluar akan diolah kembali, sementara sampah yang telah mengering menjadi bahan bakar untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap. Uap tersebut kemudian memutar turbin untuk menghasilkan listrik.
Sisa pembakaran berupa abu atas dan abu bawah juga akan diolah dengan standar tinggi yang ditargetkan memenuhi standar Eropa. Adapun emisi hasil pembakaran akan melewati penyaringan ketat sebelum dilepaskan ke udara.
Pada tahap awal, fasilitas ini diproyeksikan mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sekitar 18-20 megawatt. Energi tersebut diperkirakan dapat memasok kebutuhan sekitar 15 ribu rumah di wilayah DIY.
"Kami akan bekerja sama dengan PLN, jadi akan ada penandatanganan atau perjanjian jual beli listrik dengan PLN, sama seperti lokasi-lokasi PSEL lainnya," beber Fadli.
Sri Sultan menambahkan pasokan sampah menjadi kunci keberlanjutan operasional PSEL. Kata dia, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul telah menandatangani kesepakatan untuk memasok sampah.
Total pasokan dari wilayah Kartamantul diproyeksikan sekitar 1.099 ton sehari. Pemda tak menutup peluang keterlibatan Gunungkidul dan Kulon Progo sesuai kebutuhan pengelolaan sampah masing-masing.
"Dua kabupaten (Gunungkidul dan Kulon Progo) masih bisa menanggulanginya sendiri, masih terbatas gitu. Jadi, tiga ini yang memerlukan partisipasi pihak lain untuk investasi," kata Sultan.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo mengatakan PSEL merupakan salah satu bagian dari strategi penanganan sampah DIY.
Menurut Kusno, potensi timbulan sampah DIY mendekati 2 ribu ton per hari. Masing-masing pemda telah turun tangan untuk mengurangi atau melakukan pengelolaan, lewat TPS, bank sampah, serta berbagai fasilitas pengolahan di daerah.
"Setelah dikelola melalui TPS, bank sampah, dan lainnya, masih ada (sisa) kurang lebih seribu ton per hari yang kemudian dikelola melalui PSEL," ujar Kusno.
Di samping transformasi energi, kata Kusno, investasi PSEL turut menghadirkan manfaat ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja.
Proyek diperkirakan menyerap sekitar 500-1.000 tenaga kerja pada tahap konstruksi, dengan prioritas tenaga kerja lokal. Ketika beroperasi, fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 100-150 tenaga kerja.
(kum/sfr)