Luhut Kenang Perjuangan Hilirisasi Nikel dengan Bahlil: Kami Dicibir
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang masa-masa awal kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang ia kawal bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Saat itu, pemerintah mendapat banyak cibiran hingga tekanan dari dunia internasional akibat kebijakan tersebut. Indonesia bahkan harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Ketika kebijakan itu bergulir, Luhut masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sedangkan Bahlil menduduki posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya masih ingat masa-masa awal larangan ekspor bijih nikel. Kami dicibir, kami ditekan dari berbagai arah, kami digugat sampai ke WTO, dan banyak yang bilang Indonesia tidak akan sanggup," ujar Luhut dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku 10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia di Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Indonesia saat itu juga ditertawakan. Namun, Bahlil tetap bersikeras mempertahankan kebijakan larangan ekspor bahan mentah tersebut.
Situasi saat ini justru berbalik karena pihak-pihak yang dulu menertawakan kini berlomba mencari Bahlil untuk menanamkan modal di sektor nikel Tanah Air.
"Pak Bahlil tegap berdiri mengatakan, kami bisa!. Sebagian yang dulu mentertawakan itu justru sekarang antre minta bertemu dengan Pak Bahlil, mau ikut investasi," kata Luhut.
Menurutnya, ketegasan tersebut berdampak signifikan terhadap lonjakan nilai ekspor produk nikel dan turunannya secara berlipat ganda.
Ia menyebut daerah seperti Morowali dan Halmahera Tengah yang sebelumnya nyaris tak tercatat dalam peta ekonomi nasional, kini mencetak pertumbuhan dua digit serta masuk dalam rantai pasok industri global.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil turut membagikan pengalamannya saat masih menjabat Kepala BKPM. Ia mengaku banyak digembleng oleh Luhut, terutama dalam mengasah kemampuan negosiasi investasi dengan negara lain.
"Waktu saya jadi Kepala BKPM, Menko saya itu Pak Luhut. Saya kan sekolah di kampung, enggak pernah belajar negosiasi investasi dengan negara lain. Enam bulan saya dimentori oleh Pak Luhut, dibawa dari China sampai Amerika," ujar Bahlil.
Bahlil bangga mengakui kalau kemampuannya menekan investor berkat ajaran Luhut. Ia pun berterima kasih atas hal tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar itu juga menceritakan momen ketika ia dipanggil oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut untuk membahas dampak perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS).
Kala itu, sebanyak 32 perusahaan merelokasi pabrik dari China ke Vietnam, tetapi tidak ada yang masuk ke Indonesia.
"Lagi-lagi saya dipanggil oleh Bapak Presiden waktu itu dengan Opung. Memang Opung ini selalu menjadikan saya kelinci percobaan," ujar Bahlil.
Atas arahan Jokowi dan Luhut, Bahlil kemudian menelusuri akar permasalahan gagalnya Indonesia menarik para investor tersebut. Hasil temuannya menunjukkan harga tanah kawasan industri di Vietnam hanya sekitar Rp600 ribu, sedangkan di Indonesia mencapai Rp2 juta.
Temuan ini kemudian mendorong pemerintah membangun Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai bentuk kehadiran negara untuk menyediakan lahan industri dengan harga kompetitif senilai Rp600 ribu.
Namun, Bahlil menegaskan seluruh rencana induk atau master plan kawasan industri tersebut sejatinya digarap secara matang oleh Kementerian Investasi.
"Kita lakukan konsepnya, master plan-nya, semuanya dilakukan oleh teman-teman Kementerian Investasi. Bukan saya yang hebat, tapi tim Kementerian Investasi yang hebat," ujar Bahlil.
(dhz/pta)