Membaca Arti Deflasi Juli 2026: Pasokan Melimpah atau Daya Beli Lesu?
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen (month-to-month/mtm) pada Juli 2026, sementara secara tahunan inflasi menyentuh 2,88 persen (year-on-year/yoy).
Pendorong deflasi Juli 2026 terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89 persen. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26 persen.
"Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok ini, yaitu bawang merah dengan andil sebesar 0,11 persen, cabai merah dan cabai rawit dengan andil masing-masing sebesar 0,06 persen, telur ayam ras dan tomat dengan andil masing-masing sebesar 0,03 persen, serta juga jeruk dengan andil sebesar 0,02 persen," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Senin (3/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, apakah deflasi Juli 2026 karena harga pangan turun menjadi kabar baik atau alarm daya beli lesu?
Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai deflasi bulanan pada Juli 2026 masih lebih banyak dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dibandingkan pelemahan permintaan massal. Kondisi ini dipicu oleh musim panen raya pada komoditas hortikultura di berbagai sentra produksi.
"Kalau deflasi ini sepenuhnya didorong lemahnya permintaan, tekanan harga seharusnya juga terlihat lebih luas pada komponen inti. Namun, inflasi inti masih tumbuh 0,14 persen secara bulanan," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/8).
Yusuf menjelaskan inflasi tahunan yang terjaga di level 2,88 persen menunjukkan permintaan masyarakat di luar sektor pangan sebenarnya masih relatif stabil. Namun, ia mengingatkan ada ancaman kerentanan di tingkat produsen.
"Secara agregat indikator membaik, tetapi tidak berarti seluruh petani menikmati peningkatan pendapatan, terutama petani bawang merah dan cabai," katanya.
Ia menegaskan meski indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Juli 2026 tercatat naik ke level 127,84, kenaikan tersebut cenderung semu karena lebih disebabkan oleh penurunan indeks harga yang dibayar petani dan jauh lebih besar dibanding indeks harga yang mereka terima.
"Ketika harga jual hasil panen jatuh di tingkat tapak, daya beli riil petani sebetulnya tetap tergerus. Ini yang membuat deflasi pasokan tidak boleh direspon secara pasif," tutur Yusuf.
Menurut Yusuf, skema perlindungan pendapatan petani saat panen raya hortikultura perlu dievaluasi total. Ia menyebut selama ini, fasilitas penyimpanan komoditas cepat busuk (perishable goods) masih sangat minim di daerah penghasil utama.
Oleh karena itu, pemerintah harus merealisasikan infrastruktur cold storage berbasis komunitas petani dan mengoptimalkan Sistem Resi Gudang khusus produk hortikultura. Yusuf mengatakan tanpa realisasi itu, petani selalu menjadi pihak yang paling dirugikan oleh deflasi setiap kali terjadi panen melimpah,
"Sinkronisasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) juga harus melampaui urusan stabilisasi harga konsumen. Fokusnya wajib digeser untuk menjamin batas bawah harga jual yang adil bagi produsen skala kecil," imbau Yusuf.
Senada, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan deflasi ini memang dipicu oleh koreksi harga komoditas musiman, tetapi pemerintah tidak boleh mengabaikan ancaman pelemahan pendapatan masyarakat akibat gelombang PHK di sektor industri.
"Deflasi Juli belum layak disebut tanda ekonomi lemah secara menyeluruh, tetapi ia juga tidak boleh dirayakan berlebihan karena tekanan pendapatan rumah tangga dan pasar kerja masih nyata," kata Syafruddin.
Syafruddin membeberkan bahwa data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 32.389 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juni 2026. Tekanan pendapatan ini paling memukul pekerja formal terdampak PHK, buruh industri padat karya, hingga rumah tangga kelas menengah bawah yang bergantung pada upah bulanan.
Dampak lanjutannya langsung menjalar ke ekosistem ekonomi bawah seperti ritel kecil, warung makan, hingga bisnis indekos. Ia mencontohkan kasus perumahan 1.900 pekerja lokal oleh PT GNI di Morowali Utara yang terbukti merembet memukul usaha mikro di sekitar kawasan industri tersebut.
Dengan begitu, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat penyerapan hasil panen melalui Bulog dan BUMD agar harga di tingkat petani tidak jatuh guna mencegah deflasi pangan berujung pada pelemahan ekonomi yang lebih dalam
"Intervensi di hilir harus berani dan terukur. Pemerintah tidak bisa membiarkan petani menanggung rugi sendirian saat pasokan melimpah, sementara di sisi lain distribusi antarwilayah masih sangat menantang," tegasnya.
Selain itu, pemerintah perlu membenahi ketimpangan logistik antardaerah yang amat tajam, seperti disparitas inflasi tahunan antara Papua Barat yang mencapai 5,47 persen dengan Papua Selatan yang hanya 1,46 persen.
Di sisi lain, Syafruddin menekankan pentingnya percepatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan insentif untuk menekan biaya produksi industri. Hal tersebut mengingat Indeks Harga Produsen (IHP) kuartal II 2026 melonjak 5,62 persen secara tahunan sehingga efisiensi biaya input dinilai mendesak agar dunia usaha tidak terus melakukan pengurangan tenaga kerja.
Ia menyebut skema JKP perlu diperluas jangkauannya agar tidak hanya menjadi bantalan tunai temporer, melainkan juga memfasilitasi pelatihan ulang (reskilling) yang terhubung langsung dengan sektor usaha yang masih tumbuh.
Syafruddin mengungkapkan dunia usaha membutuhkan relaksasi konkret pada beban operasional, seperti diskon tarif listrik industri atau penundaan kenaikan retribusi daerah. Jika biaya produksi terus melambung tinggi di tengah harga pasar yang tertekan, opsi efisiensi paling cepat yang diambil pengusaha adalah mengurangi jumlah tenaga kerja.
"Jika tekanan di tingkat produsen ini dibiarkan meluas tanpa bantalan kebijakan yang efektif, deflasi musiman hari ini bisa berbalik menjadi ancaman gelombang PHK baru yang makin menggerus daya beli riil masyarakat," pungkasnya.
(pta/pta)