Purbaya Respons Nama Masuk Bursa Gubernur BI: Saya Sudah Bersyukur
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai kabar yang menyebut namanya masuk dalam bursa calon gubernur Bank Indonesia (BI).
Ia mengaku bersyukur dengan amanah yang saat ini diembannya dan enggan berspekulasi mengenai isu tersebut.
Purbaya mengatakan namanya memang kerap dikaitkan dengan berbagai posisi strategis. Namun, menurutnya, kabar tersebut selama ini tidak pernah berujung pada penunjukan resmi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau setiap bursa itu saya selalu masuk ke mana-mana, tapi enggak pernah jadi. Jadi saya di sini sudah syukur lah," ujar Purbaya di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Jakarta, Senin (3/8).
Rumor mengenai calon Gubernur BI menguat setelah pemerintah menerima pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI.
Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur sementara (PGS) hingga Presiden Prabowo Subianto mengusulkan calon gubernur definitif kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga buka suara mengenai independensi BI yang belakangan menjadi sorotan.
Isu tersebut mencuat setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang antara lain mengatur penguatan mekanisme pelaporan BI kepada DPR.
Menurut Purbaya, pengawasan DPR terhadap BI tidak menjadi persoalan selama dijalankan secara transparan. Ia mengaku pernah menanyakan alasan penguatan fungsi pengawasan tersebut kepada anggota DPR.
"Saya pernah tanya anggota DPR kenapa sih seperti itu. Dia bilang gini, "kalau Menteri Keuangan, Presiden aja bisa dikasih warning keras oleh DPR, kenapa Bank Sentral enggak?" Itu saja. Tapi kalau dijalankan secara transparan enggak masalah itu," katanya.
Purbaya juga membantah isu yang menyebut BI nantinya akan berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan atau masuk ke dalam kabinet.
Menurut Purbaya, di tengah ketidakpastian ekonomi global, yang dibutuhkan saat ini bukan perubahan struktur kelembagaan, melainkan penguatan koordinasi antarotoritas.
"Ketika keadaan seperti ini, kurang baik mengubah sistem yang ada. Yang penting adalah memperbaiki koordinasi kita semua," ujarnya.
Ia menilai sinergi antara Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) perlu terus diperkuat agar kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan berjalan selaras.
"Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis. Itu yang dikejar," ujar Purbaya.
(lau/sfr)