BI Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi di Tengah Ketidakpastian Global
Bank Indonesia (BI) mengantisipasi era suku bunga tinggi di tengah ketidakpastian global. Hal itu salah satunya imbas kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yang akan berpengaruh pada ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pejabat Gubernur BI Sementara (PGS) Destry Damayanti mengungkapkan Bank Setral AS The Federal Reserves (The Fed) memang mempertahankan suku bunga acuan The Fed Funds Rate (FFR) 3,5 persen hingga 3,75 persen pada FOMC pekan ini.
Namun, pernyataan Chairman The Fed Kevin Warsh masih mengindikasikan FFR tidak akan turun dalam waktu dekat di tengah meningkatnya kinerja ekonomi dan inflasi AS (hawkish).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari statement yang dibacakan oleh Chairman-nya (Kevin Warsh) itu terasa mereka (AS) masih hawkish dengan ekonominya. Mereka (AS) itu masih sangat concern juga terhadap situasi ekonomi yang kayaknya masih cenderung terus mengalami upward," ujar Pejabat Gubernur BI Sementara (PGS) Destry Damayanti dalam sambutan virtual Editor Briefing Perkembangan Ekonomi Terkini dan Bauran Kebijakan di Parapat pada Jumat (31/7).
Lihat Juga : |
Kondisi itu, sambung Destry, akan berpengaruh terhadap perekonomian global yang akan menghadapi era suku bunga hingga inflasi tinggi lebih lama (higher for longer).
"Di global ini akan menghadapi situasi yang bernama higher for longer. Maksudnya, situasi tinggi baik untuk suku bunganya, baik itu yield dari T-bond atau obligasi pemerintah mereka (AS) ataupun juga termasuk inflasinya," terang Destry.
Situasi higher for longer ini akan mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh BI dan pemerintah di tengah ketidakpastian global. Untuk bank sentral, sambung Destry, pihaknya fokus untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi (pro stability) sembari tetap mendukung pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Hal itu dilakukan dengan meramu kebijakan moneter, makroprudensial, hingga sistem pembayaran.
Untuk menjaga stabilitas rupiah, salah satu kebijakan yang dilakukan adalah dengan menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sejak awal tahun dan bertahan di level 5,75 persen. Dampaknya, harga aset domestik (domestic asset price), termasuk surat berharga negara (SBN) dan sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), meningkat dan menarik aliran modal masuk.
"Di awal minggu ini kita sudah melihat inflow untuk SBN dan SRBI Rp195 triliun dan itu nilainya lebih dari US$10 billion. Itu relatif besar, buat kami sangat penting karena ini akan memperkuat cadangan devisa kita," ujarnya.
Terkait inflasi, BI dan pemerintah juga berkoordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kemudian, BI dan pemerintah juga menjalankan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Implementasi gerakan tersebut menunjukkan hasil positif. Hingga Juli 2026, realisasi program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) mencapai 242 program atau 137,50 persen dari target nasional.
Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga melampaui target dengan realisasi 267 nota kesepahaman atau 176,82 persen dari target, sementara Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09 persen dari target.
Adapun Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22 persen dari target tahunan dan akan terus diakselerasi hingga akhir tahun.
(sfr)