Kemenperin Bongkar Biang Kerok PHK Pabrik Garmen di Jawa Tengah
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di dua pabrik garmen di Jawa Tengah, yakni Victory Apparel dan PT Samwon. Pastinya bukan dipicu serbuan barang impor, melainkan penurunan pesanan ekspor dari pelanggan bisnis.
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin Rizky Aditya Wijaya mengatakan kedua perusahaan merupakan industri yang beroperasi di kawasan berikat dengan orientasi produksi untuk pasar ekspor.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke lapangan, Kemenperin menemukan penyebab utama PHK berasal dari menurunnya pesanan business to business (B2B) yang diterima perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah kami melakukan kunjungan lapangan langsung, masalah yang terjadi adalah pesanan B2B ke perusahaan tersebut yang cenderung menurun," ujar Rizky dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juli 2026, Kamis (30/7).
Menurut dia, kondisi tersebut merupakan persoalan internal perusahaan. Oleh sebab itu narasi yang mengatakan karena dibanjiri produk impor tidak benar.
"Artinya ini adalah masalah internal perusahaan dan ini bukan karena faktor eksternal seperti faktor lonjakan impor," imbuh Rizky.
Sebagai langkah mitigasi, Kemenperin akan mengupayakan agar pekerja yang terdampak PHK dapat segera diserap oleh investasi baru yang tengah berkembang di Jawa Tengah. Rizky menyebutkan hingga 2026 masih banyak investasi baru yang masuk ke provinsi tersebut.
"Jawa Tengah sebetulnya membutuhkan tenaga kerja yang lebih besar untuk investasi-investasi baru yang masuk ke sana. 2026 ini masih banyak investasi baru, baik di sektor garmen maupun alas kaki. Artinya tenaga kerja yang di-PHK akan kami upayakan dapat langsung terserap oleh perusahaan-perusahaan baru yang berdiri di area sekitar," jelasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri mengatakan pihaknya terus memperkuat sistem pemantauan terhadap kondisi industri guna mengantisipasi potensi penutupan fasilitas produksi.
"Salah satu instrumen Kemenperin adalah IKI. Jadi kalau IKI ini misalnya subsektor tertentu kontraksi, kami akan terus memantau secara bulanan apakah terus-menerus kontraksi. Kalau terus-menerus kontraksi dan dalam, itu akan kami beri perhatian khusus," kata Febri.
Ia menambahkan Kemenperin berfokus menjaga keberlangsungan produksi industri melalui berbagai langkah pencegahan agar penurunan utilisasi tidak berujung pada penutupan pabrik. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pelaku industri untuk mengidentifikasi akar persoalan, mulai dari kendala bahan baku, pembiayaan, hingga akses pasar ekspor.
"Contoh, kalau misalkan mereka mengeluh tentang bahan baku, bahan baku mereka ada kesulitan dalam pasokannya. Kemenperin akan berkoordinasi, akan mencari bagaimana supaya industri tersebut bisa mendapatkan bahan baku," pungkas Febri.