BGN Utamakan Bangun Dapur MBG di Papua, Maluku, dan NTT
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan pemerintah akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
Pernyataan itu disampaikan merespons sorotan di media sosial yang menyebut hanya sekitar satu persen dapur MBG beroperasi di Papua, padahal wilayah tersebut masih memiliki prevalensi stunting yang tinggi.
Sudaryono mengakui pemerataan pembangunan dapur MBG di wilayah-wilayah tersebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Menurut Sudaryono, BGN telah memetakan daerah yang menjadi prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi di lapangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait Papua satu persen dan lain-lain, enggak hanya Papua, di NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya, kita mau perbaiki ke situ. Kita mau perbaiki yang memang harus, penting dan genting harus diperbaiki," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (29/7).
Ia menjelaskan BGN menerapkan skala prioritas dalam memperluas jaringan dapur MBG. Daerah yang dinilai paling mendesak dan membutuhkan akan didahulukan agar program tersebut dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.
Selain memperluas cakupan di wilayah timur Indonesia, BGN juga tengah menyiapkan mekanisme khusus untuk menyalurkan makanan bergizi kepada anak-anak di daerah rawan konflik.
Sudaryono mengatakan sejumlah uji coba telah dilakukan dengan menggandeng TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas umum seperti gereja sebagai lokasi penyaluran makanan.
"MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri, menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain," jelasnya.
Menurut Sudaryono, seluruh anak Indonesia, termasuk yang tinggal di daerah terpencil maupun wilayah rawan konflik, harus memperoleh akses yang sama terhadap program perbaikan gizi.
"Anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan," terang Sudaryono.
(ldy/sfr) Add
as a preferred source on Google