WRI Wanti-wanti Subsidi Energi Bisa Bengkak Jika Truk Bergantung Solar
World Resources Institute (WRI) Indonesia mengingatkan anggaran subsidi energi berpotensi membengkak apabila sistem logistik nasional masih bergantung pada truk berbahan bakar solar di tengah gejolak harga minyak dunia.
Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan tingginya ketergantungan angkutan barang terhadap diesel membuat sektor transportasi dan logistik nasional sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global yang kerap dipicu konflik geopolitik di negara-negara produsen energi.
"Setiap terjadi lonjakan harga minyak dunia, selalu diikuti oleh peningkatan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah," ujar Nirarta dalam Indonesia Zero Emission Heavy-Duty Vehicle Summit 2026 di Jakarta, Kamis (23/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mencontohkan pada 2022, anggaran subsidi dan kompensasi energi melonjak hingga 261,4 persen, dari sekitar Rp152,5 triliun menjadi Rp551,2 triliun.
Menurut Nirarta, kondisi serupa kembali muncul tahun ini ketika konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan pasokan minyak dunia.
Ia mengatakan tingginya ketergantungan terhadap solar juga terlihat dari aktivitas distribusi barang yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.
Bahkan, antrean panjang truk di SPBU untuk mengisi solar dinilai menjadi gambaran rapuhnya sistem logistik nasional.
"Antrean ini bukan sekadar persoalan operasional atau keterlambatan distribusi. Lebih dari itu, antrean tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan sistem logistik nasional terhadap diesel," ujar Nirarta.
Nirarta menambahkan sekitar 80-90 persen sistem logistik Indonesia masih bertumpu pada transportasi darat. Artinya, hampir seluruh distribusi barang nasional masih ditopang truk berbahan bakar diesel.
Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada energi dalam lima hingga tujuh tahun ke depan.
"Apabila kita ingin mencapai swasembada energi nasional, maka transformasi pada angkutan barang menjadi salah satu game changer," ujarnya.
Ia mengakui pemerintah telah mengambil langkah melalui kebijakan mandatori biodiesel yang berkembang dari B30, B35, B40 hingga B50 yang diluncurkan bulan ini. Kebijakan tersebut dinilai berhasil menekan impor solar.
Pada 2024, sekitar 36,2 persen pasokan diesel nasional berasal dari biodiesel, sementara impor diesel turun menjadi sekitar 11,8 persen dari total pasokan nasional.
Meski demikian, menurut hasil pemodelan WRI Indonesia, kebutuhan diesel nasional diperkirakan terus meningkat hingga sekitar 87,5 juta kiloliter pada 2040 apabila tidak ada perubahan signifikan pada teknologi transportasi darat.
Di sisi lain, kapasitas produksi domestik, bahkan setelah peningkatan kapasitas kilang, diperkirakan hanya sekitar 26,5 juta kiloliter.
"Kesenjangan inilah yang menunjukkan bahwa peningkatan produksi energi saja tidak cukup. Kita juga harus mulai mengelola permintaan energinya, salah satunya melalui elektrifikasi angkutan barang," katanya.
Nirarta menilai elektrifikasi truk menjadi langkah strategis karena meski hanya berjumlah sekitar 6,2 juta unit atau 3,7 persen dari total kendaraan di Indonesia, sektor tersebut menyumbang sekitar 31,7 persen emisi transportasi darat.
"Jumlahnya memang sedikit, tetapi dampaknya terhadap konsumsi energi dan emisi sangat besar. Karena itulah, apabila kita ingin mendapatkan hasil yang signifikan dalam pengurangan emisi sekaligus penghematan konsumsi diesel, maka transformasi sektor truk harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
as a preferred source on Google