Prabowo Ungkap Danantara Kini Kelola Aset Lebih dari Rp17.960 T
Presiden Prabowo Subianto mengatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia kini mengelola aset negara senilai lebih dari US$1 triliun atau di atas Rp17.960 triliun (asumsi kurs Rp17.960 per dolar AS).
Menurut Prabowo, dana tersebut menjadi dana kedaulatan pertama yang dibentuk Indonesia untuk mengelola dan mengonsolidasikan aset negara.
"Kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di-manage dengan rapi," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (20/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo menjelaskan Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara yang menggambarkan pengelolaan kekayaan negara sebagai modal bagi pembangunan Indonesia pada masa mendatang.
"Daya: energi, Anagata: masa depan, Nusantara: tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan," ujarnya.
Ia mengatakan aset yang dikelola Danantara menjadi cadangan untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan dimanfaatkan bagi generasi mendatang.
"Ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan Alhamdulillah kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, Danantara ini, yang nilai asetnya bernilai lebih dari US$1.000 miliar," kata Prabowo.
Prabowo juga mengatakan pembentukan Danantara dilakukan untuk menyatukan dan menata pengelolaan aset negara yang sebelumnya tersebar di berbagai entitas.
"Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau, sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana," ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Prabowo menegaskan pemerintah akan terus menertibkan berbagai praktik ilegal yang dinilai merugikan negara, mulai dari pertambangan ilegal, perkebunan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, hingga praktik under-invoicing dan transfer pricing.
Prabowo menilai praktik-praktik tersebut merupakan tindak pidana yang menyebabkan kebocoran kekayaan negara dan tidak dapat dibenarkan.
"Yang tidak rasional adalah illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, underinvoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini tidak, kita yakin kita di atas jalan yang benar," kata Prabowo.
(del/sfr) Add
as a preferred source on Google