BP2MI Pulangkan 25 Ribu TKI Bermasalah 2025, 626 di Antaranya Jenazah
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/ BP2MI Mukhtarudin mengungkapkan pemerintah telah memulangkan 25.403 pekerja migran Indonesia (PMI) bermasalah sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, 626 orang merupakan jenazah pekerja migran yang dipulangkan dari luar negeri.
Mukhtarudin mengatakan sebagian besar pekerja migran yang dipulangkan merupakan pekerja yang berangkat secara nonprosedural. Menurutnya, hampir seluruh kasus pekerja migran bermasalah yang ditangani pemerintah berasal dari jalur tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sepanjang tahun 2025, layanan kepulangan kita itu mencapai 25.403 orang. Di mana 626-nya itu jenazah. Dan 45 orang itu yang sakit. Dan 165 orang itu adalah yang dilayani di rehabilitasi di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BP2MI," kata Mukhtarudin dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Jumat (17/7).
Mukhtarudin menegaskan hampir seluruh pekerja migran yang dipulangkan tersebut merupakan pekerja migran nonprosedural. Bahkan, menurut dia, seluruh kasus pemulangan jenazah yang ditangani pemerintah berasal dari pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi.
"Sebenarnya yang lain dipulangkan ini yang non-prosedural. Yang prosedural-prosedural itu hampir sedikit. Seperti tadi yang ada sekian jenazah, itu semuanya non-prosedural," tuturnya.
"Itulah yang menjadi beban pikiran berat bagi saya dan bagi kita semua. Ini PR betul bagi saya untuk bagaimana ini akan ditekan terus," lanjut Mukhtarudin.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pelindungan KP2MI Rinardi mengatakan pihaknya telah mencegah keberangkatan 6.688 calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara nonprosedural sepanjang 2025.
Pencegahan tersebut dilakukan melalui 2.262 kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah.
Rinardi mengatakan KP2MI telah melakukan pengawasan langsung terhadap 192 lembaga penempatan pekerja migran sepanjang 2025. Lembaga yang diawasi terdiri atas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Di sisi lain, proses verifikasi pengajuan rekomendasi Council of Labor Affairs (CLA) untuk penempatan pekerja migran ke Taiwan telah dilakukan terhadap 226 P3MI. KP2MI juga melaksanakan 14 kegiatan pengawasan terkait kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Rinardi mengatakan KP2MI menerima 487 pengaduan dari pekerja migran Indonesia sepanjang 2025.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 351 pengaduan atau sekitar 72 persen telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses penanganan.
"Kemudian ada pemenuhan haknya. Kurang lebih ada Rp534 juta. Apa saja yang kami bantu mereka termasuk gaji yang tidak dibayarkan, pembayaran asuransi dan seterusnya," ujar Rinardi.
Ia menjelaskan dana sekitar Rp534 juta tersebut merupakan pemenuhan hak pekerja migran yang berhasil difasilitasi pemerintah, termasuk pembayaran gaji yang tertunggak, klaim asuransi, serta hak-hak lainnya yang belum diterima para pekerja migran.
(del/sfr) Add
as a preferred source on Google