Amran Ancam Cabut Izin Distributor usai Mahasiswa Ngeluh Pupuk Mahal
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin distributor pupuk apabila terbukti menjual di atas harga yang ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan setelah menerima laporan dari seorang mahasiswa mengenai dugaan mahalnya harga pupuk saat kuliah umum di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan.
Amran mengatakan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti. Ia meminta izin distributor yang dilaporkan ditahan sementara hingga dilakukan pemeriksaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada satu tadi mahasiswa mengeluhkan kenaikan (harga pupuk), itu kami minta dicabut izinnya kalau memang betul. Hari ini langsung kami hold, tahan dulu izinnya sampai dicek. Kalau benar, izinnya langsung dicabut," kata Amran dalam konferensi pers seusai acara, Rabu (15/7).
Ia menjelaskan pemerintah sebelumnya juga telah mencabut izin lebih dari 2.000 distributor atau kios pupuk yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk menjual pupuk di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, tindakan serupa akan kembali dilakukan apabila hasil pemeriksaan membuktikan laporan mahasiswa tersebut benar.
"Sudah ada 2.000 lebih. Dan tidak ada ruang, itu perintah Bapak Presiden," ujarnya.
Amran menambahkan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik yang merugikan petani. Menurutnya, pengawasan distribusi pupuk menjadi salah satu instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mengatakan pemerintah telah menurunkan harga pupuk. Amran menyebut harganya telah dipangkas sekitar 20 persen, yang menurutnya merupakan kali pertama terjadi sejak Indonesia merdeka.
"Selama merdeka barusan pertama kali harga pupuk turun 20 persen, tidak pernah terjadi," katanya.
Dalam kuliah umum yang sama, Amran juga menegaskan komitmennya menindak pejabat maupun oknum yang terlibat praktik korupsi dan mafia di sektor pertanian.
"Ada pihak yang terganggu? Iya. Ada mafia? Iya. Mana orangnya? Nih fotonya. Di pertanian dulu ada, aku pecat," ujar Amran di hadapan mahasiswa.
Ia mengatakan pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran tidak hanya diberhentikan dari jabatan, tetapi juga diproses secara hukum.
"Itu direktur, enggak pecat aja, penjarakan," katanya.
Amran menyebut hingga saat ini sudah ada 77 tersangka yang diproses dalam berbagai perkara di sektor pertanian dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
"Ini baru satu tahun, kalau kami lima tahun ya tinggal dikali lima. Empat ratus insya Allah. Dan kami tidak biarkan rakyat Indonesia disakiti," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan pemerintah menurunkan harga pupuk untuk menjaga biaya produksi petani di tengah lonjakan harga pupuk global.
Kebijakan tersebut mencakup penurunan harga pupuk bersubsidi sekitar 20 persen, sementara pemerintah juga mendorong penyesuaian harga pupuk komersial agar lebih terjangkau.
Selain itu, pemerintah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk melalui Instruksi Presiden guna mempercepat penyaluran dari PT Pupuk Indonesia langsung kepada petani.
Akses pupuk juga diperluas melalui integrasi berbasis KTP dan pengembangan jaringan kios hingga tingkat desa agar distribusi lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi penyimpangan di lapangan.
(del/ins) Add
as a preferred source on Google