DJP Catat Kurang Bayar Pajak ASN Capai Rp9,16 T per Juni 2026
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat nilai kurang bayar pajak yang dilaporkan PNS/ASN meningkat tajam. Menurut catatan per 22 Juni 2026 nilainya mencapai Rp9,16 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp5,05 triliun.
Angka ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi saat bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang berlangsung di ruang kerja Menteri PANRB di Jakarta, Kamis (25/6).
"Nilai kurang bayar yang dilaporkan angkanya mencapai Rp9,16 triliun," kata Iwan dalam keterangan resmi yang dikutip pada Senin (6/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, peningkatan juga terjadi pada data penyampaian SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui Coretax oleh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sudah tercatat sebanyak 3,39 juta. Jumlah tersebut meningkat sekitar 14 persen dibandingkan periode sebelumnya.
"Kenaikan ini dipandang sebagai indikasi semakin baiknya tingkat keterbukaan dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya," imbuhnya.
Meski demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Literasi perpajakan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan aparatur negara, masih memerlukan penguatan.
Di saat yang sama, transformasi digital perpajakan menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi, terutama pada bidang analisis sistem dan pengelolaan aplikasi.
"Tantangan lain yang mengemuka adalah bagaimana membangun hubungan yang semakin erat antara kepatuhan perpajakan dan pelayanan publik. Pemerintah memandang kedua aspek tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kepatuhan yang baik perlu didukung pelayanan yang semakin sederhana, cepat, dan terintegrasi," pungkasnya.
as a preferred source on Google