Telkom Pacu Pertumbuhan Berkelanjutan dengan Kepatuhan Regulasi

Telkom | CNN Indonesia
Senin, 29 Jun 2026 12:35 WIB
BNR TELKOM NEW 13/25 - JUNI 2026
Foto (kiri ke kanan) Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana bersama Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia Eddy O.S. Hiariej pada Executive Session Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making, Jumat (26/6). ( Arsip Telkom)
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memperkuat budaya tata kelola perusahaan di tengah pesatnya transformasi industri digital. Perseroan meyakini keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola serta kesiapan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan regulasi yang berlaku.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, perusahaan secara konsisten membekali insan Telkom dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi melalui forum pembelajaran dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan bisnis.

Upaya itu diwujudkan melalui Executive Session bertajuk Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis Telkom pada Jumat (26/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis.

Sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan, di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif.

Hal itu, kata Andy, agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola," kata Andy dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (29/6).

Andy menambahkan, forum tersebut bertujuan membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan sehingga setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang komprehensif.

"Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Eddy O.S. Hiariej yang membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru''.

Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi."

Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif.

Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

(inh) Add as a preferred
source on Google