Sensus Ekonomi 2026, Jaga Masyarakat Tak Hilang dari Peta Jalan

BPS | CNN Indonesia
Rabu, 24 Jun 2026 13:43 WIB
Petugas memantau sistem informasi dan data masyarakat yang mengisi online Sensus Penduduk Indonesia 2020 di Ruang Kendali Eksekutif Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. BPS mengadakan sensus penduduk pad
Ilustrasi. (Foto: CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Di tengah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tujuan dari pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagian bertanya apakah setelah didata akan memperoleh bantuan, sementara yang lain mempertanyakan kaitan sensus dengan pajak atau manfaat langsung yang dapat dirasakan dari proses pendataan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar. Semakin sering masyarakat diminta memberikan informasi, semakin besar pula harapan agar tujuan dan manfaat pendataan dapat dijelaskan secara terbuka, sederhana, dan mudah dipahami.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukanlah pendataan pajak. Sensus ini merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai amanat Undang-Undang Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Kerahasiaan data individu dan usaha dilindungi oleh undang-undang. Kemudian, hasil yang dipublikasikan bukan data perorangan, melainkan gambaran umum mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia.

Kedua, Sensus Ekonomi bukan daftar penerima bantuan. Mengikuti sensus tidak otomatis membuat seseorang memperoleh bantuan atau program tertentu. Setiap program pemerintah memiliki tujuan, sasaran, dan mekanisme yang berbeda.

Namun di sisi lain, berbagai kebijakan dan program akan jauh lebih sulit dirancang dengan baik jika tidak didukung oleh data yang memadai. Di sinilah letak pentingnya Sensus Ekonomi.

Setiap hari, jutaan masyarakat Indonesia menjalankan beragam aktivitas ekonomi. Mulai dari pemilik warung, bengkel, usaha kuliner rumahan, toko kecil, penyedia jasa perbaikan, pelaku usaha digital, hingga pekerja mandiri lainnya yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian nasional.

Meski jarang menjadi sorotan dalam laporan ekonomi berskala besar, aktivitas tersebut menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, aktivitas yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan dalam proses perencanaan pembangunan.

Ketika suatu kelompok usaha tidak terdata, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi juga akan lebih sulit dikenali. Akibatnya, kebijakan yang disusun berpotensi tidak sepenuhnya menjawab kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Karena itu, Sensus Ekonomi pada dasarnya merupakan upaya memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi masyarakat benar-benar terlihat dalam proses perencanaan pembangunan.

Data hasil sensus membantu memberikan gambaran mengenai jenis usaha yang berkembang, persebaran kegiatan ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta potensi yang dimiliki setiap daerah.

Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami kondisi ekonomi secara lebih utuh.

Data yang baik juga membantu pembangunan dilakukan secara lebih tepat sasaran. Ketika aktivitas ekonomi suatu wilayah dapat dipetakan dengan jelas, kebutuhan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dukungan usaha, maupun peningkatan konektivitas akan lebih mudah dipahami.

Dengan demikian, keputusan pembangunan tidak hanya didasarkan pada perkiraan, tetapi pada kondisi yang benar-benar terjadi.

BPSFoto: Arsip BPS

Sensus Ekonomi 2026 menjadi semakin penting karena cara masyarakat berusaha terus berubah. Usaha berbasis digital berkembang pesat, dan transaksi daring semakin umum digunakan.

Kemudian, banyak anak muda membangun usaha melalui platform digital dan media sosial. Di saat yang sama, berbagai usaha tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan keluarga Indonesia.

Semua perubahan tersebut perlu tercermin dalam data agar potret ekonomi Indonesia tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pada akhirnya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang menjadi dasarnya.

Sebab, jika data tidak lengkap, sebagian masyarakat berisiko tidak terlihat dalam proses perencanaan. Jika data tidak akurat, kebutuhan yang sebenarnya dapat terbaca keliru.

Karena itu, ketika petugas Sensus Ekonomi 2026 datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Setiap data yang diberikan bukan sekadar isian kuesioner. Data tersebut adalah cara agar usaha, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak hilang dari peta pembangunan.

(inh) Add as a preferred
source on Google