PU Targetkan 10 Tol Baru Beroperasi Fungsional saat Libur Nataru 2026

CNN Indonesia
Sabtu, 20 Jun 2026 16:55 WIB
Foto udara proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 6 di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/3/2026). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan mengoperasikan secara fungsional dan gratis ruas tol
Kementerian PU menargetkan 10 ruas jalan tol baru siap beroperasi fungsional pada Desember 2026 untuk mendukung lalu lintas libur Nataru. Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan sejumlah ruas jalan tol baru bisa beroperasi fungsional pada Desember 2026 untuk mendukung lalu lintas libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Ni Komang Rasminiati menyampaikan sesuai dengan progres konstruksi saat ini, sebanyak 10 ruas jalan tol baru ditargetkan bakal fungsional untuk menunjang lalu lintas, khususnya di momentum Nataru.

"Sesuai dengan progres konstruksi sampai sekarang. Ada rencana sekitar 10 ruas (jalan tol). Harapannya dapat diselesaikan di akhir 2026. Dan ini dapat difungsionalkan untuk menunjang pergerakan lalu lintas Nataru," ujar Ni Komang dalam acara Infratalks di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (19/6).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ni Komang menyebutkan beberapa ruas jalan tol baru yang bakal difungsionalkan tersebut, misalnya Jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 1, Tol Palembang Betung seksi I yakni Keramasan-Pulo Rimau.

Lalu, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi seksi 3, yaitu Paiton-Besuki serta Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan seksi 6, yakni Kutanegara-Sadang.

"Itu antara lain, mungkin potensi yang kita terus akan tingkatkan pengawasannya untuk penyelesaian konstruksinya di akhir 2026," imbuhnya.

Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan tengah mengupayakan pinjaman (loan) dari Bank Dunia (World Bank) untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan jalan daerah.

Hal tersebut seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Dody menjelaskan berdasarkan amanat Inpres, pembangunan jalan daerah itu akan dibuat pos anggaran secara khusus, di luar penganggaran reguler.

"Hitungan sih ada, tapi biasanya nanti kita akan diminta khusus itu. Di luar penganggaran yang reguler. Tapi kan ada loan dari World Bank. Jadi, kita mintakan loan dari World Bank untuk kita bisa kerja lebih cepat Inpres Jalan Daerah tahun 2027," kata Dody.

Saat ditanya soal jumlah pinjaman yang diajukan ke Bank Dunia, ia menjawab nilainya sekitar Rp17 triliun untuk mempercepat pembangunan jalan daerah pada 2027.

"Rp17 triliun," jawabnya.

[Gambas:Youtube]

(fln/pta) Add as a preferred
source on Google