Prabowo Perintahkan Minyakita 100 Persen Dikelola BUMN
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke depan dikelola sepenuhnya oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Hal itu guna mengendalikan harga sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan tersebut telah disampaikan Sang Kepala Negara sekitar dua pekan lalu dan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (15/6).
Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menilai kondisi harga Minyakita selama ini merupakan sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan sekitar 60 persen bahan baku minyak goreng dunia berasal dari dalam negeri, namun harga minyak goreng rakyat masih kerap bergejolak.
"Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik," ujarnya.
Ia mengungkapkan salah satu persoalan yang ditemukan pemerintah adalah distribusi Minyakita yang sebelumnya belum sepenuhnya melalui jalur BUMN. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, distribusi Minyakita melalui BUMN sebelumnya baru sekitar 35 persen.
Selain itu, sebagian pasokan Minyakita juga digunakan dalam program bantuan pangan. Menurut Amran, kondisi tersebut ikut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan di pasar.
"Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," katanya.
Karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog tak lagi menggunakan Minyakita untuk program bantuan pangan. Sebagai gantinya, bantuan pangan akan menggunakan minyak goreng merek lain agar pasokan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga.
"Sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita tetapi minyak goreng merek lain," ujar Amran.
Data Kemendag menunjukkan porsi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat ke BUMN terus meningkat setelah berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025.
Hingga Jumat (12/6), realisasi distribusi DMO mencapai 628.050 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen disalurkan melalui BUMN, sedangkan 310.125 ton atau 49,38 persen melalui jalur non-BUMN.
Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Perum Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, disusul ID Food sebanyak 72.069 ton atau 11,48 persen.
Kemendag menilai peningkatan distribusi melalui BUMN membantu memperkuat pasokan Minyakita di pasar rakyat sehingga harga jual dapat lebih terkendali dan tidak jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).
Meski demikian, harga Minyakita secara nasional masih sedikit berada di atas HET Rp15.700 per liter. Data Kemendag hingga minggu kedua Juni 2026 menunjukkan rata-rata harga Minyakita berada di level Rp16.355 per liter.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tren harga Minyakita sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya.
"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700 per liter," kata Amalia.
Berdasarkan pemantauan Kemendag per Jumat (12/6), rata-rata harga Minyakita nasional berada di kisaran Rp15.876 per liter. Angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum penerapan Permendag Nomor 43 Tahun 2025.
Secara wilayah, sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen daerah pemantauan telah mencatat harga Minyakita yang sesuai HET atau berada dalam toleransi maksimal 2 persen.
Namun sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua masih mencatat harga lebih dari 5 persen di atas HET.
as a preferred source on Google