ESDM Ungkap Strategi Cegah Konsumen Pertamax Turun Kelas ke Pertalite
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi pergeseran konsumsi ke BBM subsidi Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi melalui sistem QR Code dan pengawasan lapangan.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengakui kemungkinan terjadinya peralihan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, berdasarkan pemantauan dalam dua hari terakhir, pergeseran konsumsi masih relatif terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu juga fakta yang tidak bisa disangkal bahwa akan ada kemungkinan besar pergeseran. Tadi kami sudah berdiskusi dengan Pertamina Patra Niaga. Dalam dua hari ini apakah sudah ada pergeseran? Alhamdulillah tidak terlalu besar shifting-nya, mungkin dari Pertamax Turbo yang di atas ke Pertamax saat ini," ujar Anggia ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Menurutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga terus memantau perkembangan konsumsi BBM di lapangan guna memastikan distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap akses pembelian BBM subsidi yang saat ini menggunakan sistem QR Code.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah meminta Pertamina dan pihak terkait meningkatkan pengawasan di berbagai daerah.
"Antisipasi, mitigasi pasti dilakukan. Misalnya saat ini untuk akses BBM subsidi kan menggunakan QR ya, walaupun mungkin banyak juga oknum-oknum yang mengakali ini. Menteri ESDM (Bahlil) sudah meminta untuk Pertamina dan pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan di bawah," jelasnya.
Meski demikian, Anggia menilai pengawasan semata tidak cukup untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi energi. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat agar tidak menggunakan BBM subsidi apabila tidak berhak menerimanya.
"Tapi yang paling penting, nggak semuanya harus diawasi. Yang paling penting kesadaran dari masyarakat yang tumbuh. Mana yang haknya, mana yang bukan haknya, itu sih yang lebih penting," jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi ekonomi global yang penuh tekanan membuat seluruh pihak perlu berperan menjaga keberlangsungan program subsidi pemerintah. Menurutnya, subsidi energi harus diprioritaskan untuk kelompok yang memang membutuhkan seperti petani dan nelayan.
"Semua juga harus aware dong, mana yang bukan haknya, jangan diambil, sehingga masyarakat yang memang harus dilindungi, petani, nelayan itu bisa tetap survive, jalan terus roda perekonomiannya," terangnya.
Terkait kemungkinan lonjakan konsumsi Pertalite hingga melampaui kuota tahun ini, Anggia mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan di lapangan.
Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan kondisi fiskal negara.
"Kalau kita berbicara kuota yang pasti pemerintah berusaha untuk subsidi untuk masyarakat terpenuhi. Namun di satu sisi kan kita juga harus menjaga kondisi fiskal. Jadi apapun itu pasti akan dipantau untuk keseimbangannya. Yang penting masyarakat terpenuhi, tapi di satu sisi beban fiskal juga tidak terlalu berat," ujarnya.
Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik di seluruh wilayah Indonesia per Rabu (10/6).
Di Jawa, harga BBM Pertamax (RON 92) menanjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Adapun harga BBM Pertamax dan Pertamax Green 95 berbeda di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), biaya distribusi, serta status kawasan perdagangan bebas (FTZ).
(ldy/sfr) Add
as a preferred source on Google