Zulhas Temukan Pemborosan Rp1 T Lebih per Bulan di Program MBG
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini dan akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Ia menjelaskan salah satu temuan yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang adalah membengkaknya jumlah titik dapur MBG dari rencana awal.
Menurut dia, jumlah titik yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Ia menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dari target awal.
Jika setiap titik memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.
"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," terangnya.
Menurut dia, potensi pemborosan itu bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera diperbaiki.
Selain itu, Zulhas juga menyoroti penambahan titik dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang jauh melampaui kebutuhan awal.
Ia mengatakan kebutuhan awal hanya sekitar 2.000 titik, tetapi jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik.
"3T itu di data ada 2.000 titik (dapur MBG), tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik," jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN.
Ia menambahkan berbagai temuan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut dan mengalihkan fokus ke daerah 3T.
Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami aksi jual beli titik perizinan SPPG yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG oleh pimpinan BGN.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut diduga ada peran dari eks pimpinan BGN dalam pemberian izin SPPG tersebut.
Pasalnya, kata dia, berdasarkan temuan penyidik ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG.
"Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BGN. Tapi kenapa itu bisa menjadi mitra, berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6).
"Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," imbuhnya.
Oleh karenanya, Syarief mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.
"Termasuk jual beli, maksudnya jual beli memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami," tuturnya.
(dhz/sfr) Add
as a preferred source on Google