BGN Buka Peluang Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG di Daerah 3T
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, termasuk kantin sekolah, sebagai dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program MBG tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi.
Ia menjelaskan pemerintah kini menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan dapur MBG selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Lihat Juga : |
Selain itu, perusahaan yang berinvestasi di daerah terpencil juga didorong memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung penyediaan dapur MBG.
"Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN," ujar Nanik.
Ia mengatakan pendekatan di wilayah 3T berbeda dengan daerah perkotaan karena jumlah penerima manfaat di sejumlah lokasi relatif sedikit.
Oleh karena itu, BGN tidak akan memaksakan pembangunan dapur baru apabila tersedia fasilitas yang masih layak digunakan.
"Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu," ujar Nanik.
"Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru," jelasnya.
Lebih lanjut, Nanik menegaskan efisiensi anggaran menjadi fokus utama BGN setelah anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Meski demikian, ia memastikan penghematan tidak akan mengurangi sasaran penerima manfaat.
Dalam rangka efisiensi, BGN menyiapkan empat langkah utama, yakni melakukan refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta memperluas pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan skema yang tidak membebani APBN.
Nanik menambahkan dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi hingga berpotensi dihentikan sementara operasionalnya.
"Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend," ujarnya.
(dhz/sfr) Add
as a preferred source on Google