Rupiah Anjlok Dekati Rp17.700, Level Berapa Jadi Warning Ekonomi RI?
Endrapta Ibrahim Pramudhiaz | CNN Indonesia
Selasa, 19 Mei 2026 07:17 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Di berbagai krisis, pemicunya kerap bukan indikator ekonomi yang langsung runtuh, tetapi kepercayaan pasar yang tergerus lebih cepat dibanding respons pemerintah. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --
Nilai tukarrupiah terhadap dolar ASterus melemah mendekati Rp17.700. Pada penutupan perdagangan Senin (18/5), mata uang Garuda anjlok 71 poin atau 0,40 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya ke level Rp17.668 per dolar AS.
Level itu melampaui pelemahan rupiah saat krisis moneter 1998 yang sempat berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.
Di tengah tekanan ini, pemerintah kerap menegaskan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan fondasi ekonomi Indonesia tetap terjaga meski rupiah melemah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang jelas fondasi ekonomi kita tidak berubah, bahkan akan semakin cepat karena kita akan semakin serius perbaiki kendala-kendala di perekonomian," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (24/4).
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai fluktuasi rupiah masih wajar. Ia menyoroti cadangan devisa, neraca perdagangan, dan devisa hasil ekspor (DHE) yang tetap kuat.
Namun, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan pemerintah tidak boleh meremehkan tekanan pasar. Ia menjelaskan rasio utang luar negeri (ULN) terhadap produk domestik bruto (PDB) memang turun dari 30 persen menjadi 29,5 persen. Selain itu, 85,4 persen ULN Indonesia juga berbentuk jangka panjang.
Bank Indonesia (BI) juga mencatat ULN Indonesia hanya tumbuh 0,8 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, ULN swasta turun 1,8 persen yoy.
Walau begitu, Syafruddin menilai pasar saat ini sedang menguji kepercayaan terhadap rupiah, APBN, dan respons kebijakan pemerintah. Rupiah terus anjlok, IHSG amblas, credit default swap (CDS) naik, hingga imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang meningkat.
"Pemerintah benar ketika mengatakan fundamental belum runtuh, tetapi keliru bila membaca pelemahan rupiah sebagai gejolak biasa. Fundamental kuat harus dibuktikan melalui kebijakan yang cepat, jelas, dan kredibel," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).
Syafruddin menyebut level Rp18 ribu per dolar AS merupakan level yang menjadi peringatan atau warning keras bagi perekonomian Indonesia.
Menurut dia, pasar sudah mulai memproyeksikan rupiah menuju level tersebut dalam horizon satu tahun. Hal itu tercermin dari data forward dan Non-Deliverable Forward (NDF). Forward satu tahun sempat berada di kisaran Rp17.985-Rp18.006 dan bergerak naik ke Rp18.025-Rp18.065.
"Artinya, pasar tidak hanya melihat tekanan hari ini, tetapi juga mulai memasukkan risiko pelemahan lanjutan ke dalam harga," ujar Syfaruddin.
Ia mengatakan level Rp18 ribu penting karena dapat memicu efek psikologis bagi importir, korporasi yang berutang valas, investor asing, dan ekspektasi inflasi. Jika level tersebut ditembus secara persisten, pengusaha akan mempercepat hedging, importir akan menaikkan harga, investor meminta yield lebih tinggi, dan masyarakat mulai meragukan stabilitas rupiah.
"Warning keras bukan hanya level kurs, tetapi kombinasi kurs lemah, CDS naik, yield SBN naik, dan inflasi impor mulai terlihat," ujar Syafruddin.
Syafruddin menilai langkah pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dapat dibenarkan selama tujuannya untuk menjaga likuiditas, meredam kepanikan, dan mencegah kenaikan yield yang tidak mencerminkan fundamental.
Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang telah mengintervensi pasar obligasi melalui skema Bond Stabilization Fund (BSF).
Syafruddin mencatat imbal hasil (yield) SBN tenor 10 tahun naik dari 6,709 persen menjadi 6,851 persen, sedangkan yield tenor lima tahun naik ke 6,798 persen. Kenaikan seperti itu dapat memperbesar biaya pembiayaan APBN dan menekan valuasi aset keuangan.
Intervensi di pasar obligasi dinilai bisa menjadi langkah stabilisasi yang tepat jika dilakukan secara terukur, transparan, dan tidak memberi kesan pemerintah memaksa pasar menerima harga tertentu.
"Pemerintah harus menjaga kredibilitas fiskal saat melakukan langkah itu," ujar Syafruddin.
Menurutnya, jika pasar melihat intervensi sebagai bagian dari strategi disiplin fiskal, likuiditas pasar, dan koordinasi dengan BI, maka kepercayaan dapat membaik. Namun, jika itu dilihat sebagai upaya menutup risiko fiskal tanpa memperbaiki akar masalah, yield dan premi risiko bisa naik lagi.
"Langkah itu tepat sebagai penyangga jangka pendek, bukan pengganti disiplin fiskal dan stabilisasi rupiah," pungkasnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan klaim pemerintah mengenai fundamental ekonomi Indonesia masih kuat itu sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak boleh dibaca secara terlalu nyaman.
Di level indikator makro permukaan, memang ada beberapa bantalan yang masih relatif baik seperti rasio utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah banyak negara berkembang lain, defisit transaksi berjalan masih dalam batas yang dianggap dapat dikendalikan, dan cadangan devisa secara nominal masih berada di atas standar kecukupan internasional.
Namun, ia mengingatkan perhatian utama bukan hanya kondisi fundamental saat ini, melainkan arah perubahannya. Sebab, dalam berbagai krisis yang pernah terjadi, masalah seringkali tidak dimulai dari indikator yang langsung runtuh, tetapi dari kepercayaan pasar yang tergerus lebih cepat dibanding kemampuan otoritas merespons.
Itu sebabnya yang menjadi perhatian sekarang harusnya cadangan devisa yang mulai terkuras untuk menjaga stabilitas rupiah, arus keluar modal asing dari pasar SBN dan saham yang terjadi bersamaan, serta premi risiko Indonesia yang mulai melebar di pasar global.
"Jadi, situasinya bukan 'aman sepenuhnya', tetapi juga bukan 'krisis'. Kita sedang berada di fase di mana ruang kebijakan mulai menyempit dan karena itu respons pemerintah harus jauh lebih hati-hati dan kredibel," ujar Yusuf.
Ketimbang terpaku pada level psikologis tertentu rupiah yang menjadi peringatan atau warning bagi perekonomian RI, Yusuf menilai yang lebih penting justru pola pelemahannya.
Rupiah yang melemah secara bertahap bersama mata uang emerging markets lain gara-gara faktor global tentu berbeda dengan rupiah yang melemah lebih dalam dibanding negara peers akibat tambahan sentimen domestik. Ia menyebut yang sekarang mulai dibaca pasar adalah kombinasi keduanya.
Ada tekanan global dari penguatan dolar AS dan suku bunga tinggi Bank Sentral AS (The Fed). Di sisi lain, ada juga faktor domestik berupa kekhawatiran terhadap kualitas fiskal, komunikasi kebijakan, dan arah pembiayaan program-program besar pemerintah.
Ia mengatakan jika pelemahan ini terus berlangsung, dampak berikutnya yang paling perlu diwaspadai adalah tekanan ke inflasi dan biaya pembiayaan negara.
"Semakin rupiah melemah, semakin besar imported inflation yang masuk lewat pangan, energi, bahan baku industri, dan obat-obatan," ujar Yusuf.
Pada saat yang sama, ia menyebut beban bunga utang pemerintah juga meningkat karena sebagian utang masih dalam denominasi valuta asing dan yield SBN baru cenderung naik ketika investor meminta premi risiko lebih tinggi.
Jadi, tekanan kurs pada akhirnya bukan hanya soal pasar keuangan, tetapi bisa menjalar ke APBN dan daya beli masyarakat.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai BI perlu menjaga rupiah melalui intervensi valas terukur, penguatan instrumen rupiah, pengelolaan likuiditas, dan komunikasi yang jelas tentang arah suku bunga.
Pasar sudah mulai memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate menjadi 5 persen dari sebelumnya 4,75 persen sehingga BI perlu memberi sinyal yang cukup kuat agar ekspektasi depresiasi tidak melebar.
Pemerintah juga harus menjaga disiplin defisit APBN, mengendalikan subsidi energi, dan memperjelas strategi pembiayaan negara. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memastikan perbankan dan korporasi mengelola risiko valas, terutama perusahaan yang berutang dolar dengan pendapatan rupiah.
Syafruddin juga mengingatkan dunia usaha untuk memperkuat hedging, memperpanjang tenor utang, dan mengurangi ketergantungan impor yang tidak strategis.
"Penguatan rupiah tidak cukup melalui intervensi pasar valas. Rupiah akan lebih kuat jika pasar percaya APBN terkendali, inflasi terjaga, cadangan devisa memadai, sistem keuangan sehat, dan arah kebijakan ekonomi tidak berubah-ubah," ujar Syafruddin.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan BI perlu membeli SBN di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas yield dan mencegah tekanan pasar berubah menjadi kepanikan yang lebih besar. Kemenkeu juga bisa melakukan buyback dalam kondisi tertentu untuk menjaga likuiditas pasar obligasi. Secara prinsip, langkah ini tidak salah.
Namun, Rendy menekankan intervensi pasar hanya efektif kalau pasar percaya arah kebijakan fiskal dan moneter tetap disiplin dan konsisten.
"Kalau intervensi dilakukan terus-menerus tanpa dibarengi sinyal fiskal yang kuat, pasar justru bisa membaca bahwa otoritas sedang 'membeli waktu'," kata Yusuf.
Itu sebabnya, kata dia, yang paling menentukan sebenarnya bukan besar kecilnya intervensi, melainkan kredibilitas kebijakan yang menyertainya.
Menurut Rebdy, penguatan rupiah yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan satu instrumen. BI memang perlu menjaga stabilitas lewat intervensi pasar dan kebijakan suku bunga yang terukur.
Namun, di saat yang sama, pemerintah juga perlu memperkuat jangkar fiskal dengan menjaga disiplin belanja dan memastikan program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang jelas.
Ia juga mengatakan pemerintah perlu memperbaiki kualitas komunikasi publik agar tidak menimbulkan persepsi bahwa tekanan pasar sedang diremehkan.
as a preferred