Freeport Setor Rp70 T Keuntungan di 2025 ke Kas Negara
PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan sebagian dari keuntungan bersih perusahaan sepanjang 2025 sebesar Rp70,2 triliun ke negara.
Penyetoran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp70,2 triliun pada tahun lalu dan Rp4,8 triliun untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada April 2026.
Secara rinci, dari total setoran Rp75 triliun tersebut, termasuk dividen kepada MIND ID sebagai pemegang saham Pemerintah Indonesia sebesar Rp16,9 triliun dan bagian pemerintah daerah sebesar Rp13,48 triliun yang terdiri dari Rp10,6 triliun dibayarkan 2025 dan Rp2,88 triliun yang merupakan pembagian keuntungan bersih perusahaan 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perusahaan senantiasa mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya kepada negara dan daerah dengan harapan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat di daerah masing-masing," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).
Menurut Tony, nilai ini dapat terus meningkat seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, jumlah dividen bisa bertambah apabila operasional perusahaan bisa kembali berjalan 100 persen.
"Saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC), dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40 hingga 50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mencapai kapasitas penuh pada awal 2028," kata Tony.
Tony menegaskan selain kontribusi langsung kepada negara, PTFI terus memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial. Sepanjang 2025, nilai investasi sosial perusahaan mencapai Rp2 triliun dan akan terus berlanjut sekitar US$100 juta atau setara Rp1,7 triliun per tahun hingga 2041.
"Keberhasilan PTFI sebagai perusahaan adalah ketika masyarakat di sekitar wilayah operasional turut meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Kami percaya tidak ada perusahaan yang berhasil di tengah masyarakat yang gagal. Karena itu, kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan," jelas Tony.
Adapun rincian pembagian dividen Rp4,8 triliun yang dicairkan pada April 2026 adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Pusat sebesar Rp1,92 triliun (4 persen)
2. Provinsi Papua Tengah sebesar Rp720,5 miliar (1,5 persen)
3. Kabupaten Mimika sebesar Rp1,2 triliun (2,5 persen)
4. Kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah masing-masing sebesar Rp137,2 miliar, yakni:
-Kabupaten Nabire
-Kabupaten Paniai
-Kabupaten Puncak
-Kabupaten Puncak Jaya
-Kabupaten Dogiyai
-Kabupaten Deiyai
-Kabupaten Intan Jaya.
Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul dan sejumlah kalimat dalam paragraf terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait pada Jumat (8/5).
(ldy/pta) Add
as a preferred source on Google