Menperin Sebut Kiriman Bahan Baku Plastik Molor 50 Hari Imbas Hormuz
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan waktu pengiriman bahan baku industri petrokimia salah satunya untuk membuat plastik kini bertambah hingga 50 hari akibat gangguan di kawasan Selat Hormuz.
"Waktu pengiriman yang sebelumnya rata-rata sekitar 15 hari, saat ini dapat meningkat hingga 50 hari. Kondisi ini tentu berdampak pada peningkatan beban biaya produksi," ujar Agus dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (17/4).
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran dampak dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, terhadap rantai pasok bahan baku petrokimia dan industri plastik nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenperin sendiri telah mempertemukan pelaku industri hulu petrokimia, industri antara, industri hilir, hingga industri daur ulang plastik guna membahas kondisi terkini serta langkah mitigasi bersama.
Dari pertemuan tersebut, Agus menyebut pelaku industri menyampaikan optimisme terkait ketersediaan stok plastik di dalam negeri, meski pemerintah tetap mencermati perkembangan global.
"Dari hasil pertemuan, kami mendapatkan jaminan dari industri bahwa stok plastik seharusnya tidak ada masalah. Saya garis bawahi kata seharusnya, karena pemerintah tetap akan terus memantau perkembangan situasi global secara cermat yang berdampak terhadap produksi dan stok subsektor ini," katanya.
Meski stok dinilai masih aman, Kemenperin mengakui gejolak di Selat Hormuz telah memicu distorsi pada struktur harga plastik di dalam negeri. Kenaikan biaya logistik, freight pelabuhan, hingga tambahan biaya surcharge menjadi faktor yang mendorong penyesuaian harga.
Selain itu, keterlambatan pengiriman bahan baku dari luar negeri turut memperbesar tekanan biaya produksi industri.
Dalam forum tersebut, pelaku industri juga menyatakan komitmennya menjaga kesinambungan suplai plastik, terutama bagi pelaku usaha kecil agar tetap mampu bersaing di pasar.
Lihat Juga : |
Agus menilai situasi global saat ini menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian industri petrokimia nasional, khususnya dalam penyediaan bahan baku domestik.
"Peristiwa ini semakin menegaskan pentingnya membangun industri petrokimia nasional yang kuat dan mandiri, agar ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat terus dikurangi," ujarnya.
Pemerintah turut menyinggung perlunya menjaga daya tarik subsektor petrokimia agar tetap diminati investor. Salah satu aspek yang dinilai krusial adalah perlindungan pasar domestik dari tekanan produk impor.
Di sisi lain, pemerintah akan terus mengupayakan pemenuhan bahan baku nasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan sektor energi dan industri petrokimia.
Pertemuan tersebut juga mengungkap potensi pengembangan bahan baku substitusi nafta dari sumber alternatif domestik, seperti minyak sawit mentah (drude palm oil/CPO). Meski masih menghadapi tantangan dari sisi keekonomian, opsi ini dinilai perlu terus dieksplorasi untuk mengurangi ketergantungan impor.
"Kita harus melihat seluruh potensi sumber daya nasional yang bisa menjadi alternatif bahan baku industri petrokimia, termasuk CPO, meskipun tantangan keekonomiannya masih perlu dihitung secara matang," kata Agus.
Menperin Agus menyebut persaingan global dalam memperoleh bahan baku petrokimia diperkirakan akan semakin ketat di tengah kondisi geopolitik saat ini.
"Kemenperin akan terus hadir bersama pelaku industri dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur nasional menghadapi dinamika global," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, hadir sejumlah asosiasi dan pelaku industri, antara lain INAPLAS, PT Chandra Asri Petrochemical, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Asahimas Chemical, Indorama Group, hingga berbagai asosiasi industri plastik dan daur ulang lainnya.
as a preferred source on Google