WFH hingga Subsidi Digelontorkan, Malaysia Tetap Terancam Krisis BBM
Pemerintah Malaysia menyiapkan serangkaian kebijakan untuk meredam dampak gejolak energi global, mulai dari penyesuaian harga BBM, penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), hingga penguatan pasokan.
Namun, di tengah upaya tersebut, negara itu tetap dibayangi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) pada pertengahan tahun ini.
Langkah awal yang ditempuh pemerintah adalah menjaga stabilitas harga energi melalui subsidi besar. Malaysia menggelontorkan hampir US$1 miliar atau sekitar Rp17,1 triliun per bulan (asumsi kurs Rp17.128 per dolar AS) untuk subsidi energi guna menahan lonjakan harga di tingkat konsumen, di tengah kenaikan harga minyak global akibat konflik di Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di saat bersamaan, pemerintah juga mulai menaikkan harga solar non-subsidi secara bertahap, yang telah berlangsung selama empat pekan berturut-turut. Kebijakan ini diambil untuk mengurangi beban fiskal sekaligus menyesuaikan harga dengan kondisi pasar.
Selain itu, Malaysia juga menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN mulai 15 April 2026.
"Tujuannya adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi," ujar Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam pernyataan, dikutip dari Reuters.
Skema kerja fleksibel ini berlaku hingga tiga hari dalam sepekan, khususnya bagi pegawai yang memenuhi kriteria tertentu.
Namun, efektivitas WFH ASN ini dinilai terbatas. Sejumlah ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang dapat menerapkan WFH, sehingga penghematan energi yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.
Di sisi pasokan, Malaysia juga memperkuat peran perusahaan energi nasional Petronas dalam menjaga ketersediaan BBM dan listrik domestik. Pemerintah menegaskan prioritas utama tetap pada kebutuhan dalam negeri di tengah meningkatnya permintaan global.
Meski demikian, Malaysia tetap memainkan peran penting sebagai pemasok energi di kawasan. Negara ini menjadi salah satu sumber impor bahan bakar olahan bagi Australia, yang selama ini bergantung pada pasokan luar negeri untuk lebih dari 80 persen kebutuhan energinya.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan dijadwalkan mengunjungi Kuala Lumpur pada pertengahan April untuk mengamankan pasokan energi.
"Melibatkan mitra regional penting seperti Brunei Darussalam dan Malaysia akan membantu memastikan pasokan energi Australia tetap aman di tengah ketidakpastian," ujar Albanese.
Upaya penguatan pasokan juga dilakukan Malaysia melalui diversifikasi sumber energi dan kerja sama dengan mitra dagang utama. Namun tetap saja berbagai langkah tersebut belum sepenuhnya menghilangkan risiko krisis.
Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memperingatkan periode Juni hingga Juli 2026 akan menjadi fase krusial bagi ketahanan energi nasional.
"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya.
Ia menambahkan pasokan BBM masih relatif aman untuk April dan Mei, tetapi tekanan diperkirakan meningkat setelahnya seiring ketidakpastian global. Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan guna menghindari gangguan distribusi.
Peringatan ini mempertegas bahwa meski telah mengeluarkan berbagai jurus, Malaysia tetap menghadapi ancaman nyata krisis energi dalam waktu dekat.
as a preferred source on Google