Menteri PU Lapor ke Prabowo Usai Kantornya Digeledah Kejati Jakarta
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait penggeledahan kantor Kementerian PU oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta pada Kamis (9/4).
Dody melaporkan kepada Prabowo bahwa dirinya memberikan izin kepada penyidik Kejati Jakarta untuk mengakses seluruh ruangan di Kementerian PU guna menunjukkan tidak ada tebang pilih di kementerian yang ia pimpin.
"Saya kemudian lapor ke Bapak Presiden. Saya mengatakan 'Pak Presiden, saya izin kasih akses kepada seluruh penyidik, kepada teman-teman siapapun, jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih'," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4),
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut saat laporan disampaikan, Presiden Prabowo sedang berada di luar Jakarta. Menurut Dody, Kepala Negara memberikan dukungan dan menyetujui langkah yang diambilnya.
Dody mengungkap penyidik Kejati DKI menggeledah sejumlah titik di Kementerian PU. Ada gedung Direktorat Jenderal Cipta Karya, gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ruang wakil menteri, hingga ruang kerjanya.
"Saya memberikan izin kepada penyidik untuk menggeledah seluruh ruangan yang ada di Kementerian PU karena saya juga haqul yakin bahwa seluruh jajaran di Kementerian PU juga ingin menunjukkan bahwa mereka juga baik-baik saja, maksudnya digeledah pun boleh-boleh saja," ujar Dody.
Ia mengaku terkejut dengan penggeledahan tersebut. Saat kegiatan berlangsung, Dody sedang menghadiri acara di lingkungan Kementerian PU.
Kemudian, ia mendapat informasi bahwa penyidik datang untuk melakukan pendalaman sejumlah kasus.
Dody mengaku tidak menanyakan secara rinci perkara yang dimaksud karena tidak ingin terlibat lebih jauh dan menilai hal tersebut sudah menjadi ranah aparat penegak hukum.
Setelah penggeledahan, Dody mengaku kondisi kesehatannya menurun. Ia menyebut mengalami stres dan GERD.
Ia juga baru mengetahui daftar barang yang dibawa penyidik pada Jumat setelah menerima laporan dari Biro Umum Kementerian PU. Menurut dia, sebagian besar barang yang diambil berupa buku catatan dan dan ada komputer.
Pada penggeledahan Kamis kemarin, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta Dapot Dariarma menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam sejumlah proyek Tahun Anggaran 2023-2024.
"Penggeledahan di beberapa ruangan pada Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dari penggeledahan itu, kata dia, penyidik mengamankan beberapa barang yang diduga relevan dengan proses penyidikan berupa dokumen-dokumen dan perangkat elektronik.
"Selanjutnya terhadap barang yang telah diamankan akan dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," jelasnya.
Ia menegaskan penanganan perkara akan dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Perkembangan lebih lanjut terkait penanganan perkara ini akan disampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat," ujarnya.
as a preferred source on Google