Pemerintah Siapkan 30 Proyek Sulap Sampah Jadi Energi
Pemerintah menargetkan penanganan masalah sampah nasional melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi atau PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik) rampung paling lambat Mei 2028 dengan proyek tersebar di sekitar 30 wilayah.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan pembangunan PSEL merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kondisi darurat sampah di berbagai daerah.
"Atas arahan Bapak Presiden sebelum berangkat ke luar negeri, beliau menginstruksikan agar dilakukan percepatan, percepatan, percepatan. Jadi tiga kali percepatan," ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan PSEL merupakan fasilitas yang mengolah sampah menjadi energi listrik melalui berbagai teknologi, seperti pembakaran terkontrol (waste to energy), RDF (refuse-derived fuel), hingga metode lain yang mengubah sampah menjadi sumber energi atau bahan bakar alternatif.
"Pembangunan PSEL untuk menyelesaikan kedaruratan sampah, utamanya di kota atau kabupaten dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton. Kalau kita biarkan, ya kita kurang beradab," lanjutnya.
Berdasarkan paparan pemerintah, proyek ini akan mencakup 33 lokasi yang terintegrasi dalam sekitar 30 wilayah, mencakup total 61 kabupaten/kota.
Kapasitas pengolahan diperkirakan mencapai sekitar 39.450 ton sampah per hari atau sekitar 14,4 juta ton per tahun, setara sekitar 22 persen hingga 24 persen dari total timbulan sampah nasional.
Sejumlah proyek sudah masuk tahap awal pembangunan. Empat wilayah seperti Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta telah masuk tahap tender. Sementara daerah lain seperti Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, hingga Medan Raya telah diverifikasi dan siap dilelang.
Zulhas menegaskan proyek tahap pertama ditargetkan selesai pada 2027, sementara keseluruhan program rampung pada Mei 2028.
"Nanti tagih sama kami, kalau 2027 belum selesai. Yang lainnya itu Mei 2028. Teman-teman juga catat, kalau 2028 enggak beres, boleh ditagih," katanya.
Ia mengakui kendala utama proyek berada pada aspek lahan dan regulasi, terutama terkait status tanah pemerintah yang memerlukan penyesuaian aturan karena proyek digunakan dalam jangka panjang.
Di luar PSEL, pemerintah juga menyiapkan strategi untuk menangani sisa sekitar 77,5 persen sampah nasional yang belum tercakup. Penanganan akan difokuskan pada sektor non-rumah tangga seperti perkantoran, pasar, sekolah, hingga rumah sakit, dengan target penyelesaian dalam empat tahun.
"Yang 77,5 persen ini ada di perkotaan, area industri, desa, kecamatan. Selain rumah tangga, kita akan selesaikan empat tahun," ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum di sektor lingkungan, termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang tidak mengelola sampah dengan baik.
Perubahan perilaku masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, diakui membutuhkan waktu lebih panjang. Namun, pemerintah menilai teknologi pengolahan sampah di dalam negeri saat ini sudah cukup tersedia untuk mendukung percepatan penanganan masalah sampah secara nasional.
(del/ins) Add
as a preferred source on Google