Tepatkah Keputusan RI Tak Naikkan Harga BBM Saat Minyak Dunia Meledak?
Saat ini dunia sedang menghadapi ancaman krisis energi imbas dari memanasnya perang Iran melawan invasi Amerika Serikat (AS) dan Israel yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga pekan.
Perang ini mengakibatkan gangguan distribusi energi global yang dikirim melalui Selat Hormuz. Padahal, ini rute krusial yang melayani pasokan energi dari kawasan Teluk ke berbagai negara.
Bahan bakar minyak (BBM) langka di sejumlah negara, harganya pun melambung seiring dengan dengan melesatnya harga minyak mentah dunia. Mengutip Al Jazeera, harga BBM naik di 95 negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data Global Petrol Prices menunjukkan kenaikan harga bensin tidak hanya terjadi di satu kawasan, tetapi meluas ke berbagai belahan dunia. Lonjakan kenaikan paling tajam tercatat di negara-negara Asia dan negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi.
Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana menaikkan maupun membatasi penyaluran BBM bersubsidi meski harga minyak dunia bergejolak di tengah konflik geopolitik.
"Tidak ada, enggak ada, jangan diganggu dulu," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
Purbaya menjelaskan saat ini harga minyak mentah dunia masih di kisaran US$74 per barel atau hanya naik sekitar US$4 dari asumsi makro APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Kondisi itu belum cukup kuat untuk mendorong pemerintah mengubah kebijakan penyaluran BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
"Masih terlalu dini dari harga minyak baru US$74. Even untuk mengambil tindakan saja masih terlalu cepat, baru meleset US$4 dari US$70 ini," jelasnya.
Apakah keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sudah tepat?
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyampaikan saat ini cadangan BBM nasional ditetapkan selama 21 hari. Di luar itu, Indonesia juga masih memproduksi sekitar 400 ribu barel per hari.
"Nah, ini berbeda dengan negara-negara lain. Filipina misalnya, dia nggak punya energi sehingga begitu Selat Hormuz ditutup, mereka darurat energi," ujar Fahmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/3).
Dari sisi harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai US$112 per barel, Fahmy menjelaskan Indonesia masih harus menyesuaikan karena asumsi harga minyak domestik atau ICP sebesar US$70 per barel. Artinya, ada selisih cukup besar.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai pemerintah menghadapi pilihan yang sangat dilematis: tetap menjual harga BBM dengan subsidi seperti sekarang atau menaikkan harga BBM yang akan memicu inflasi.
"Subsidi memang bisa mengurangi beban skala BBM, tetapi di sisi lain kalau itu (harga BBM) dinaikkan, maka pasti akan memicu inflasi. Inflasi akan menurunkan daya beli, kemudian juga memperlambat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Ia melihat inilah kemungkinan pertimbangan pemerintah belum mengerek harga BBM. Namun, jika kebijakan menahan harga ini terlalu lama diterapkan, APBN semakin terbebani bahkan bisa jebol. Jika pemerintah tetap ingin harga BBM bersubsidi tidak naik, ia menyarankan untuk merelokasi anggaran.
"Harus melakukan relokasi anggaran, misalnya anggaran makan bergizi gratis (MBG) dikurangi, kemudian dialokasikan untuk menahan beban APBN. Atau juga anggaran lain. Tapi kan Pak Prabowo mengatakan dia tidak akan mengorbankan MBG," imbuhnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi melihat kebijakan menahan harga BBM memang bisa meredam inflasi jangka pendek. Namun, jika harga minyak dunia terus tinggi dalam waktu lama, maka APBN akan menghadapi tekanan ganda, yakni subsidi membengkak, ruang belanja produktif menyempit, dan kredibilitas fiskal teruji.
"Kebijakan tanpa perubahan harga hanya aman sebagai jeda pendek, bukan strategi yang bisa dipertahankan terus-menerus," ujarnya,
Ia mengatakan sikap tenang pemerintah menghadapi ancaman krisis berguna untuk menahan kepanikan masyarakat, tetapi ketenangan itu tidak boleh berubah menjadi kelambanan.
Ia juga menegaskan pemerintah tidak cukup hanya mengatakan BBM stok aman. Pemerintah perlu bergerak melalui tiga jalur untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertama, pengamanan pasokan BBM berupa menambah buffer stock, memecah sumber impor, mempercepat pengadaan kargo, dan memperbesar kapasitas tangki timbun.
Kedua, penghematan BBM yang tidak memukul rakyat kecil melalui membatasi perjalanan dinas, menekan konsumsi energi di gedung pemerintahan, mendorong efisiensi logistik, dan menyiapkan protokol kerja fleksibel (WFA) apabila gangguan pasokan semakin memburuk.
Ketiga, perlindungan fiskal melalui menahan program baru yang tidak mendesak, merapikan subsidi agar tepat sasaran, dan membiarkan BBM non-subsidi menyesuaikan harga global.
Ia menerangkan ketiga pendekatan tersebut lebih kuat bagi APBN, karena negara tidak membakar anggaran untuk subsidi yang bocor, tetapi juga tidak memindahkan seluruh beban ke rumah tangga atau masyarakat dalam satu langkah.
"Intinya, pemerintah boleh menenangkan publik, tetapi harus menunjukkan bahwa di belakang ketenangan itu ada rencana pengamanan energi yang rinci, cepat, dan disiplin," terangnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google