Pemerintah Dorong BPJS Kerek Porsi Investasi Saham Buntut IHSG Merah
Pemerintah mendorong perluasan basis investor institusional pasar modal. Salah satu caranya dengan membuka ruang lebih besar bagi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan hingga dana pensiun untuk meningkatkan porsi investasi pada saham berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang PerekonomIan Airlngga Hartarto mengungkapkan batas penempatan investasi saham BPJS dan dana pensiun yang sebelumnya maksimal 10 persen dapat ditingkatkan hingga 20 persen.
"Indonesia membuka sempatan untuk dana pensiun untuk melakukan investasi di saham-saham yang baik, di saham-saham dengan fundamental kuat, di mana itu dibuka dari 10 persen itu sejak tahun 2015 itu menjadi bisa sampai 20 persen untuk menaruh investasinya di pasar modal," ujar Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026 di Shangri-La Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Peningkatan porsi investasi saham itu) termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ini tentu yang saham yang fundamentalnya kuat antara lain LQ45," sambung Airlangga.
Airlangga mengungkapkan perluasan basis investor institusional merupakan bagian dari agenda reformasi pasar modal Indonesia yang bertumpu pada empat pilar yakni likuiditas, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.
Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat struktur pasar sekaligus memulihkan kepercayaan investor usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terperosok 8 persen pekan lalu.
Respons awal pasar terhadap kebijakan tersebut mulai terlihat dari pergerakan IHSG yang kembali menguat ke zona hijau dan bergerak di kisaran level 8.000-an pada perdagangan Selasa (3/2).
"Hari ini (Selasa) pasar modal sudah kembali ke zona hijau. Ini respons yang positif dari pasar," kata Airlangga.
Airlangga menjelaskan salah satu fokus utama reformasi adalah peningkatan likuiditas melalui penguatan porsi saham publik atau free float.
Pemerintah mendorong kenaikan batas minimal free float dari sebelumnya 7,5-10 persen menjadi 15 persen. Langkah ini diharapkan memperdalam pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan saham.
Selain likuiditas, aspek transparansi juga diperketat melalui penyesuaian ketentuan keterbukaan informasi. Ambang batas kepemilikan saham kategori 'others' yang wajib dilaporkan diturunkan dari 5 persen menjadi 1 persen. Dengan kebijakan ini, kepemilikan saham di atas 1 persen wajib diungkap, termasuk informasi ultimate beneficiary owner.
"Di atas 1 persen harus di-disclose termasuk ultimate beneficiary owner-nya. Ini sebetulnya mudah karena di KSEI sudah berbasis digital, datanya sudah ada, tinggal disclosure-nya saja," ujar Airlangga.
Percepatan reformasi pasar modal RI dilakukan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) babak belur hingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt) pekan lalu.
Indeks babak belur setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.
Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.
Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.
Pengunduran itu disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.
Pada Selasa kemarin, IHSG berhasil bangkit dan cenderung bergerak di zona hijau dengan ditutup menguat 2,52 persen ke level 8.122.
(del/sfr)