Beras, Telur, hingga Bawang Masih Mahal Jelang Ramadan
Kantor Staf Presiden (KSP) memantau tekanan harga komoditas pangan jelang Ramadan masih terasa di sejumlah wilayah. Meskipun begitu, pasokan nasional secara agregat diklaim relatif aman.
Sejumlah komoditas pangan utama lainnya juga masih mencatatkan harga tinggi dan belum sepenuhnya terkendali menjelang bulan suci.
Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah menyebut secara umum harga pangan strategis berada pada kondisi aman hingga waspada, namun beberapa komoditas masih memerlukan perhatian serius.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hasil pemantauan kami menunjukkan harga pangan strategis secara umum masih terkendali, tetapi beras medium di sejumlah zona, serta cabai merah dan cabai rawit masih perlu mendapat perhatian karena sensitif terhadap cuaca dan distribusi," kata Popy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa (27/1).
Beras medium menjadi komoditas yang paling mencolok karena menunjukkan perbedaan kondisi antar zona. Berdasarkan pemantauan KSP per 23 Januari 2026, zona 1 berada pada status aman dengan harga rata-rata Rp13.433 per kilogram (kg), masih di bawah HET Rp13.500 atau selisih minus sekitar 0,49 persen, dengan kenaikan bulanan tipis 0,18 persen.
Di zona 2, harga beras medium sudah masuk kategori waspada, yakni Rp14.399 per kg atau sekitar 2,86 persen di atas HET Rp14 ribu, meskipun kenaikan bulanannya relatif kecil, sebesar 0,08 persen.
Sementara itu, zona 3 masih berada dalam kondisi tidak aman. Harga rata-rata beras medium mencapai Rp18.475 per kg, sekitar 19,2 persen di atas HET Rp15.500, meskipun secara bulanan sudah terkoreksi turun 0,95 persen.
"Zona 1 aman, zona 2 sudah waspada karena harga sedikit di atas HET, dan zona 3 masih tidak aman dengan harga jauh di atas HET, meskipun terdapat koreksi bulanan," ujar Popy.
Ia menegaskan persoalan utama beras bukan pada kekurangan stok nasional, melainkan ketimpangan distribusi dan akses logistik antarwilayah.
Tekanan juga datang dari komoditas protein hewani. Harga telur ayam ras secara nasional masih berada di atas harga acuan. Per 23 Januari 2026, harga telur tercatat sekitar Rp33.800 per kg atau lebih tinggi sekitar 12,7 persen dibanding harga acuan penjualan (HAP) Rp30 ribu, meskipun secara bulanan telah turun sekitar 2,59 persen.
Tekanan harga telur tidak lepas dari mahalnya jagung pakan ternak. Harga jagung di tingkat peternak saat ini masih berada di kisaran Rp7.000 per kilogram, atau lebih dari 20 persen di atas harga acuan, dengan disparitas antar daerah sekitar 14,23 persen.
"Jagung pakan perlu diantisipasi karena berkaitan langsung dengan biaya produksi ayam dan telur, sehingga tidak menjadi beban bagi peternak maupun konsumen," kata Popy.
Harga daging ayam ras juga berada pada status waspada. Rata-rata nasional tercatat sekitar Rp41.800 per kg, atau sekitar 4,5 persen di atas harga acuan Rp40 ribu, meskipun secara bulanan sudah turun 1,18 persen. Di tingkat daerah, disparitas harga masih mencapai sekitar 21 persen.
Untuk komoditas hortikultura, harga bawang merah secara nasional masih berada pada kondisi tidak aman meskipun menunjukkan tren penurunan. Dalam sebulan terakhir, harga bawang merah turun sekitar 12,79 persen, namun posisinya masih di Rp45.700 per kg atau sekitar 10,12 persen di atas batas atas HAP Rp41.500.
Di tingkat daerah, disparitas harga bawang merah masih sekitar 28 persen, dengan wilayah Papua masih menjadi kantong harga tinggi meskipun sebagian besar provinsi mencatat penurunan.
Bawang putih bahkan masih mengalami kenaikan bulanan sebesar 0,94 persen. Harga nasional tercatat Rp42.900 per kg atau sekitar 12,89 persen di atas HAP Rp38 ribu, dengan disparitas antarwilayah yang juga masih tinggi.
Untuk cabai rawit merah, harga nasional saat ini berada di kisaran Rp59 ribu per kg, atau sekitar 3,5 persen di atas batas atas HAP Rp57 ribu.
Meski begitu, dalam sebulan terakhir harga cabai rawit turun tajam hingga 18,96 persen, menandakan pasokan mulai membaik. Namun, disparitas antar daerah masih sangat tinggi, mencapai sekitar 46,5 persen.
"Harga cabai rawit mulai turun hampir 19 persen, tetapi disparitasnya masih sangat tinggi sehingga pengendalian harga daerah dan distribusi lintas wilayah tetap perlu dikawal," ujar Popy.
Sementara itu, harga cabai merah keriting secara nasional sudah berada dalam kategori aman, yakni Rp44.900 per kg dan berada dalam rentang HAP Rp37 ribu-Rp55 ribu dengan penurunan bulanan sekitar 23,77 persen. Namun di tingkat daerah, disparitas justru mencapai sekitar 56 persen.
Harga minyak goreng merek Minyakita secara nasional tercatat sekitar Rp18 ribu per liter, masih jauh di atas HET Rp15.700 atau selisih sekitar 14,6 persen. Meski terjadi koreksi tipis secara bulanan, penurunan ini dinilai belum cukup untuk mengembalikan harga ke level wajar.
Masalah Minyakita bukan sekadar soal naik-turun harga harian, tetapi lebih pada persoalan kepatuhan HET dan distribusi yang belum merata hingga ke tingkat ritel.
Sementara gula pasir curah berada pada status waspada, dengan disparitas harga di daerah sekitar 13 persen, masuk kategori sedang. Artinya, tekanan harga masih cukup luas meski tidak seekstrem komoditas lain.
Popy menegaskan tantangan utama saat ini bukan terletak pada pasokan nasional, melainkan distribusi antar daerah yang belum merata dan menyebabkan disparitas harga tinggi.
"Tantangan utama saat ini bukan pada pasokan nasional, tetapi pada distribusi antar daerah, sehingga penguatan pengendalian harga di daerah, percepatan intervensi pasar, dan pengawalan distribusi menjadi kunci," ujarnya.
KSP mencatat terdapat empat komoditas dengan risiko sangat tinggi saat ini, yakni beras medium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan jagung di tingkat peternak. Keempatnya dinilai berisiko sistemik karena berpotensi menjadi pemicu inflasi, terutama menjelang Ramadan.
Merujuk data historis, tujuh komoditas diproyeksikan berpotensi menjadi kontributor utama inflasi Ramadan, yaitu beras, cabai rawit, Minyakita, daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai merah.
Oleh karena itu, KSP mendorong intervensi lebih dini berbasis zona dan wilayah dengan harga ekstrem, termasuk melalui operasi pasar, penyaluran beras SPHP, penguatan TPID, gerakan pangan murah, serta fasilitasi distribusi lintas wilayah.
(del/ins)