BTN Bukukan Kredit 2 Digit di 2025 Digenjot Dana SAL Rp25 T
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan pertumbuhan kredit dua digit, ditopang kucuran dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun.
Likuiditas tersebut membuat ruang gerak perbankan semakin longgar, terutama pada kuartal IV 2025.
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bantuan likuiditas dari pemerintah itu berperan langsung terhadap penurunan biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyaluran kredit perseroan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah masih memberikan bantuan likuiditas berupa SAL di BTN sebesar Rp25 triliun, dan ini menciptakan kuartal IV likuiditas di market lebih longgar, yang menyebabkan cost of fund bank-bank BUMN di kuartal terakhir mengalami penurunan," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).
Ia menjelaskan likuiditas dari SAL tersebut benar-benar disalurkan BTN ke sektor kredit, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan perumahan.
"Begitu ada dana SAL, itu jadi kredit. Jadi ini membuktikan bahwa di BTN dana SAL itu jadi kredit dan KPR, jadi duit ini benar-benar diserap oleh konsumen kami di perkreditan. Kalau ada pertanyaan apakah dana SAL itu jadi kredit, kalau di BTN jadi kredit," katanya.
Didorong oleh likuiditas tersebut, BTN mencatat pertumbuhan kredit hampir 12 persen pada akhir 2025. Sementara aset perseroan juga tumbuh dua digit sebesar 12,7 persen.
"Aset kami masih tumbuh double digit, bahkan di akhir tahun 12,7 persen. Kredit masih tumbuh double digit, hampir 12 persen di akhir tahun, terdorong oleh likuiditas ini," ujar Nixon.
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN tumbuh 16 persen, sementara fee based income masih meningkat sekitar 14 persen. Nixon menyebut kinerja ini mencerminkan fungsi intermediasi BTN yang berjalan seimbang antara likuiditas dan penyaluran kredit.
Seiring membaiknya fungsi intermediasi, kinerja profitabilitas BTN juga menguat. Nixon menyampaikan laba bersih perseroan meningkat 16,8 persen, bahkan mendekati 18 persen di akhir tahun, dengan total pendapatan tumbuh 18 persen.
"Laba bersih kami masih naik 16,8 persen, bahkan 18 persen di akhir tahun. Total revenue tumbuh 18 persen, ini sedikit membaik dibanding 2024," kata Nixon.
Ia menjelaskan tahun 2024 menjadi fase terakhir penurunan laba akibat restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diselamatkan.
"2024 adalah masa terakhir kami downgrade korban restrukturisasi Covid yang tidak bisa diselamatkan, makanya laba 2024 turun dibanding 2023. Tapi 2025 karena sudah bersih, angka-angkanya kembali normal dan laba tumbuh double digit lagi," ujarnya.
BTN juga mencatat perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama. Nixon menyebut, return on equity (ROE) BTN telah mencapai 12 persen, sementara net interest margin (NIM) berada di atas 4 persen.
Ia menambahkan penguatan permodalan juga dipengaruhi oleh penerbitan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Kami menerbitkan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Danantara. Ini menyebabkan CAR kami naik di akhir tahun," ucap Nixon.
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BTN menurun menjadi 3,08 persen, disertai perbaikan rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio) menjadi 47 persen.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana pemerintah di perbankan umum hingga mencapai Rp276 triliun. Penempatan tambahan sebesar Rp76 triliun dilakukan per 10 November 2025.
Rinciannya, Bank Mandiri menerima penempatan dana sebesar Rp25 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp25 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Rp25 triliun. Selain itu, Bank DKI juga menerima penempatan dana sebesar Rp1 triliun.
Sebelum penempatan tambahan tersebut, pemerintah telah lebih dulu menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hingga 22 Oktober 2025, realisasi penyerapan dana itu tercatat mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 85 persen.
Adapun rinciannya, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menyerap 100 persen atau Rp55 triliun. BNI menyerap Rp37,4 triliun atau sekitar 68 persen dari alokasi Rp55 triliun. Sementara BTN menyerap Rp10,3 triliun atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI menyerap Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun.
Pemerintah menyebut penempatan dana tersebut dilakukan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan biaya dana perbankan, sehingga membantu menekan cost of fund bank.
Dalam skema ini, bank diberi keleluasaan memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong aktivitas ekonomi, dengan catatan tidak digunakan untuk membeli surat utang negara.
(del/ins)