Kementerian UMKM Catat 18.614 UMKM Jadi Pemasok Program MBG

CNN Indonesia
Selasa, 20 Jan 2026 20:59 WIB
UMKM mencatat sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 November 2025.
UMKM mencatat sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 November 2025. Ilustrasi (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 10 November 2025.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan keterlibatan UMKM dalam program tersebut berpotensi menyerap 2,25 juta tenaga kerja.

"Sekitar 2,25 juta tenaga kerja yaitu dengan potensi 450 ribu UMKM supplier di 30 ribu dapur MBG terlibat, rata-rata UMKM mempekerjakan 1 sampai 5 orang," ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (20/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain keterlibatan dalam program MBG, Maman menyampaikan realisasi kemitraan pasok sepanjang 2025 mencapai Rp238,7 miliar dengan melibatkan 3.060 UMKM. Kemitraan tersebut dijalankan bersama usaha besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Di sisi lain, Kementerian UMKM juga mencatat sebanyak 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem Entrepreneur Hub, sementara 7.980 wirausaha telah terafiliasi secara langsung dengan program tersebut.

Entrepreneur Hub merupakan ekosistem pendampingan dan kolaborasi yang dikembangkan pemerintah untuk menghubungkan wirausaha dengan akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan mentor bisnis, serta peluang pasar.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaku usaha baru maupun yang tengah berkembang agar memperoleh layanan terintegrasi, mulai dari perizinan dan sertifikasi hingga jejaring kemitraan dengan usaha besar.

Dalam kesempatan yang sama, Maman menegaskan komitmen pemerintah dalam kebijakan alokasi 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM. Infrastruktur tersebut mencakup tempat istirahat (rest area), bandara, terminal, pelabuhan, dan stasiun.

Hingga saat ini, tercatat terdapat 406 unit infrastruktur publik dengan total area komersial seluas 1,09 juta meter persegi. Dari luasan tersebut, sebanyak 471.623 meter persegi dialokasikan khusus untuk UMKM.

Sampai dengan kuartal III 2025, sebanyak 7.715 UMKM tercatat telah memanfaatkan fasilitas tersebut dengan tingkat keterisian mencapai 285.776 meter persegi atau sebesar 60,59 persen.

[Gambas:Video CNN]

(lau/ins)