Tiru BBM, Bulog Targetkan Beras SPHP Satu Harga dari Sabang-Merauke
Perum Bulog berencana menerapkan kebijakan satu harga beras untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Sabang hingga Merauke, menyerupai skema BBM satu harga yang diterapkan Pertamina. Saat ini, harga beras SPHP masih dibedakan berdasarkan tiga zona wilayah.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan konsep tersebut disiapkan untuk menekan kesenjangan harga pangan antar wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia. Kebijakan itu akan didorong melalui skema subsidi silang yang bersumber dari kenaikan margin fee Bulog menjadi 7 persen.
Rizal menjelaskan rencana beras satu harga ini telah disampaikan kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Presiden Prabowo Subianto, serta mendapatkan persetujuan prinsip. Program tersebut akan berlaku khusus untuk beras SPHP sebagai instrumen stabilisasi harga pangan nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alhamdulillah beliau setuju. Jadi program rencana satu harga ini dari Sabang sampai Merauke, jadi itu adalah beras SPHP. Yang namanya beras SPHP kan beras stabilisasi harga pangan," ujar Rizal dalam CNN Indonesia Business, Selasa (20/1).
Saat ini, Bulog menerapkan tiga zonasi harga beras SPHP. Zona 1 meliputi Jawa, Bali, NTB, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi dengan harga Rp12.500 per kilogram.
Lalu, Zona 2 mencakup sebagian Sumatera (selain Lampung dan Sumsel), NTT, dan Kalimantan, sementara Zona 3 meliputi Maluku dan Papua dengan harga yang lebih tinggi akibat ongkos distribusi.
Menurut Rizal, perbedaan harga antar wilayah itu masih membebani masyarakat, terutama di daerah terpencil. Melalui skema margin fee 7 persen, Bulog berencana menutup biaya logistik ke wilayah terjauh agar harga beras bisa diseragamkan.
"Jadi memberatkan masyarakat, lah. Nah, harapan kami nanti satu harga. Seperti zona 1. Zona 1 tuh Rp12.500 harganya. Jadi nanti beras di SPHP di Sabang sampai Merauke itu nanti Rp12.500 harganya," ujarnya.
Rizal menambahkan Bulog akan segera menjalankan kebijakan tersebut setelah kenaikan margin fee disetujui dan pendanaan dicairkan. Ia menegaskan langkah ini sejalan dengan upaya harga beras tetap terjangkau di tengah target swasembada pangan nasional.
"Nanti kami setelah dapet margin fee disetujui, kucuran dananya turun, kami insya Allah secepat mungkin kami akan segera melanjutkan program ini," pungkasnya.
Pemerintah sebelumnya telah menyetujui kenaikan margin fee Perum Bulog menjadi 7 persen untuk mendukung pelaksanaan penugasan stabilisasi harga pangan, termasuk program beras SPHP satu harga.
Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan setelah pembahasan lintas kementerian bersama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Dihitung-hitung antara Menteri Keuangan, dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ketemu angka 10 persen diminta, tapi disetujuinya 7 persen nanti ngambil fee. Itu untuk, utamanya, menjamin agar harga beras satu harga di seluruh Indonesia," ujar Zulhas dalam konferensi pers rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).
Zulkifli menyebut margin fee 7 persen dipilih sebagai titik tengah dari usulan awal Bulog yang mengajukan margin fee sebesar 10 persen. Kenaikan tersebut ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan Bulog dalam menjalankan distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
Meski demikian, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani kembali mengusulkan agar margin fee dinaikkan menjadi 10 persen, menyusul beban penugasan publik yang dinilai semakin berat. Rizal menilai skema tersebut sejalan dengan asas kesetaraan penugasan pada BUMN strategis lain seperti PLN dan Pertamina, yang sama-sama memperoleh margin fee hingga 10 persen.
"Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.
Menurut Rizal, margin Bulog yang selama ini hanya sebesar Rp50 per kilogram telah bertahan lebih dari satu dekade, meski Bulog memegang peran utama dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia menilai kenaikan margin diperlukan agar Bulog tidak terus menanggung kerugian sekaligus mampu membiayai distribusi beras satu harga dari Sabang hingga Merauke.
"Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan," ungkapnya.
(lau/pta)