3 Kapal Pengangkut Beras Impor Ilegal di Batam Tak Punya Dokumen Resmi

Tiga kapal pengangkut beras impor ilegal yang diamankan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang tidak memiliki dokumen pelayaran maupun kepabeanan yang sah.

Laporan ini disampaikan langsung oleh Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra sebagai bagian dari penindakan atas masuknya 40,4 ton beras impor ilegal ke wilayah Batam.

"Setelah kami cek, kapal-kapal tersebut tidak memiliki surat izin, tidak ada dokumen barang, dan tidak ada izin pengiriman. Sehingga kami simpulkan ini adalah kegiatan ilegal. Kemudian kami melaporkan kepada pimpinan secara berjenjang," ujar Yan Eka Putra dalam keterangan resmi, Kamis (27/11).

Pemerintah Kota (Pemkot) Batam pun menegaskan dukungannya terhadap langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam memberantas penyelundupan pangan.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan jajaran daerah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras dan komoditas lain secara ilegal melalui pelabuhan tersebut.

"Pada prinsipnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar 2025 ini Indonesia bisa swasembada pangan. Lalu berbagai upaya yang telah Pak Menteri lakukan, Alhamdulillah, Pak Menteri, kami di daerah akan memberikan dukungan sepenuhnya," ujar Amsakar saat melaporkan perkembangan kepada Amran, Selasa (25/11) silam.

Amsakar menjelaskan pada Senin malam (24/11), tim gabungan dari Kodim 0316/Batam, Dandenpom, Kepolisian, dan unsur lain langsung mengamankan sejumlah barang ilegal sebelum sempat berpindah tangan.

Ia menambahkan temuan tersebut akan dibawa ke forum Satgas Pangan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga.

"Kami akan melakukan koordinasi yang lebih intens agar kejadian serupa dapat diminimalisir," ujarnya.

Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai wilayah perbatasan membuatnya rentan menjadi jalur masuk barang ilegal. Karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah dinilai penting agar ruang gerak mafia pangan dapat ditutup.

Amsakar menyampaikan keberhasilan pengamanan ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kedaulatan pangan dan melindungi petani.

"Kami ingin memastikan bahwa langkah-langkah ini memberikan pesan yang jelas negara tidak boleh kalah oleh praktik ilegal. Pangan adalah urusan hidup rakyat, dan petani harus dilindungi," ujarnya.

Dandim 0316/Batam merinci bahwa tiga kapal, KM Sampurna, KM Permata Pembangunan, dan KM Rezky Di Laut, serta tiga truk pengangkut telah diamankan. Seluruh barang bukti kini diserahkan ke Bea Cukai untuk proses lebih lanjut.

Amran sebelumnya menyampaikan persoalan masuknya beras ilegal bukan soal jumlah, tetapi dampak psikologis yang dapat melemahkan semangat 115 juta petani padi yang sedang memasuki musim tanam.

Pemkot Batam menyatakan sejalan dengan pandangan tersebut dan menilai bahwa tindakan tegas diperlukan untuk menjaga harga diri bangsa serta mencegah keresahan di kalangan petani.

Amran kembali melakukan penindakan terhadap beras ilegal setelah sebelumnya menyegel 250 ton di Sabang.

Di Batam, sebanyak 40,4 ton beras serta sejumlah komoditas lain, termasuk 4,5 ton gula, 2,04 ton minyak goreng, 600 kg tepung, 900 liter susu, hingga produk frozen food, diamankan pada Senin (24/11) malam.

Laporan awal masuk melalui kanal 'Lapor Pak Amran', yang kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi antara Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Dandim Batam.

Lima ABK saat ini sedang diperiksa, sementara seluruh barang masih disegel sembari menunggu proses hukum lanjutan.

Amran menyebut stok nasional dalam kondisi aman, dengan produksi 34,7 juta ton dan stok Bulog mencapai 3,8 juta ton. Ia menegaskan pemerintah menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan meminta masyarakat terus melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal resmi.

[Gambas:Video CNN]