UNDP Ingatkan Pembiayaan Iklim Perlu Duit Swasta, Kas Negara Tak Cukup

United Nations Development Programme (UNDP) menilai Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan iklim.

Investasi dari sektor swasta dinilai mutlak agar program penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dalam skala yang dibutuhkan.

Perwakilan UNDP Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan pembiayaan publik memiliki keterbatasan sehingga tidak cukup untuk mendukung seluruh agenda iklim Indonesia.

"Anggaran pemerintah saja tidak cukup, kita perlu menggerakkan berbagai sumber pendanaan dari sektor swasta," ujarnya dalam forum CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (26/11).

Sara menjelaskan Indonesia sudah memiliki rencana nasional terkait iklim seperti target penurunan emisi, rencana adaptasi, dan peta konservasi biodiversitas. Namun, semua rencana tersebut membutuhkan pendanaan besar agar bisa diterapkan.

"Sekarang tantangannya adalah bagaimana anggarannya dihitung, programnya dijalankan, dan investasinya benar-benar terjadi," ucapnya.

Ia menilai peran Indonesia dalam Global Blended Finance Alliance, inisiatif yang diluncurkan saat Presidensi G20 2022, dapat dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak investor. Menurutnya, platform itu menjadi jembatan antara pendanaan pemerintah dan investasi swasta.

"Karena Indonesia memimpin aliansi itu, saya melihat ini peluang besar untuk mengumpulkan investor yang memang sangat dibutuhkan Indonesia," ujar Sara.

Selain itu, Sara menyoroti kontribusi Indonesia dalam fasilitas pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) yang selama ini menggabungkan sumber publik dan swasta. Ia menyebut pendekatan seperti ini menunjukkan Indonesia mulai membuka ruang kolaborasi pembiayaan yang lebih luas.

"Ini adalah sinyal penting bagi dunia bahwa keuangan publik bisa mengajak investasi swasta untuk mengubah cara kita memproduksi dan mengonsumsi," ujarnya.

Sara menjelaskan isu iklim tidak lagi menjadi urusan satu kementerian saja, melainkan seluruh sektor karena dampaknya terkait energi, pangan, air, hingga teknologi. Ia mencontohkan transisi energi, digitalisasi, dan perkembangan kecerdasan buatan yang kini memiliki keterkaitan besar dengan lingkungan.

Menurutnya, peran pemerintah adalah memastikan kebijakan dan insentif berjalan agar sektor-sektor tersebut bisa bertransformasi lebih cepat.

Sara menilai reformasi subsidi energi juga menjadi bagian penting dalam transisi yang adil. Ia mengatakan perubahan tak bisa dilakukan secara tiba-tiba karena masyarakat harus tetap memiliki akses ke teknologi dan lapangan pekerjaan baru yang lebih ramah lingkungan.

Konferensi perubahan iklim PBB ke-30 (COP30) digelar di Belem, Brasil, bulan ini sebagai upaya mengembalikan fokus global pada isu perubahan iklim. Perhelatan tersebut menjadi ruang bagi negara-negara untuk merumuskan strategi baru dalam pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari momentum pasca COP30, CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Sustainability Summit 2025 bertema Navigating Growth in A Sustainable World After COP30.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk pemerintah, pelaku usaha, perbankan, akademisi, dan praktisi lingkungan.

Sejumlah tokoh hadir, antara lain Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono, serta perwakilan UNDP.

[Gambas:Video CNN]