Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyiapkan rumah susun (rusun) subsidi di lima kota di Indonesia.
Lima kota tersebut adalah Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Manado.
Ara berharap rusun di perkotaan bisa menjadi alternatif tempat tinggal bagi rakyat Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di kota kan tanahnya mahal, kalau di tapak (rumah tapak) susah karena berat kan ya. Kemudian, juga cukup banyak rakyat yang ingin rumahnya di kota karena dia enggak mau jauh-jauh dari tempat kerjanya," jelas Ara selepas Rapat Komite Kebijakan KUR di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/11).
Ara menegaskan rusun subsidi paling siap dibangun di Jakarta dan Surabaya. Sang menteri berharap proyek tersebut bisa segera dimulai pada 2026 mendatang.
Ia menyebut pembangunan rusun juga akan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Terlebih, Kementerian PKP tengah mempertimbangkan penggunaan tanah bekas lembaga pemasyarakatan (lapas).
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan lahan eks lapas tersebut masih dalam proses likuidasi.
"Imipas (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) itu kan pemecahan dari beberapa kementerian, jadi mereka harus tentukan dulu aset punya dia yang mana. Prosesnya masih likuidasi, jadi masih kita bahas," jelas Sri.
"Nanti kan hitung-hitungan dari sisi harga rusunnya, nanti kita buat. Karena kan kalau rumah subsidi nanti dibatasi, seperti halnya tapak di harga berapa, sedang kita kaji," tegasnya soal potensi penggunaan tanah lapas sebagai rusun subsidi.
Sri menegaskan nantinya hunian vertikal tersebut akan menjadi hak milik. Mereka yang menempatinya berhak mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) satuan rumah susun (sarusun).
"Kalau untuk rumah subsidi hak milik, bentuknya SHM Sarusun, kalau untuk (hunian) vertikal kan begitu," tandas anak buah Ara.
(skt/sfr)