Indonesia Siap Perluas Ekosistem Pasar Karbon untuk Pertumbuhan Hijau

Indonesia ditegaskan siap memperluas pasar karbon berintegritas tinggi, serta membuka peluang investasi iklim yang lebih besar.

Kesiapan tersebut menyusul penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang membentuk ekosistem karbon yang kuat, transparan, dan selaras dengan standar internasional. Regulasi ini bertujuan memastikan pengukuran pengurangan emisi yang kredibel, serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata.

Hal itu disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq pada diskusi High-Level Roundtable on Advancing Indonesia's High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future, yang diselenggarakan bersama oleh Standard Chartered, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), International Emissions Trading Association (IETA), serta Business Partnership for Market Implementation (BPMI) di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30.

CEO, Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyatakan menyambut baik terobosan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pembiayaan iklim.

"Regulasi ini memberikan dasar hukum yang telah lama ditunggu untuk perdagangan karbon yang kredibel dan menarik bagi investor. Di Standard Chartered, kami melihatnya sebagai katalis untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dalam pembiayaan iklim," kata Donny.

(Foto: Arsip Standard Chartered)

Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pasar karbon sukarela yang berintegritas tinggi.

Kemitraan akan berfokus terhadap peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles (CCPs), yang merupakan standar global untuk kredit karbon yang kredibel dan berkualitas tinggi.

CEO ICVCM, Amy Merrill, menekankan pentingnya kemitraan ini sebagai standar baru kerja sama antara pemerintah nasional dan lembaga pasar internasional. Menilai keputusan Indonesia itu sebagai langkah positif, ia menyampaikan kebanggan berkolaborasi dengan Kemenhut.

Menurut Amy, kerja sama yang membuktikan bahwa kemajuan menuju pasar karbon yang terhubung secara global dan relevan secara lokal ini juga sejalan dengan visi COP yang menekankan harmonisasi.

"ICVCM bangga dapat mendukung Kementerian Kehutanan dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap proyek memberikan dampak iklim yang nyata dan terverifikasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo menegaskan visi Indonesia menjadi pusat pasar karbon berintegritas tinggi di tingkat global tidak hanya memberikan dampak nyata bagi iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

"Dengan fondasi ini, pasar karbon Indonesia kini terbuka bagi partisipasi global," kata Hashim.

(Foto: Arsip Standard Chartered)

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, Kemenhut akan membuka peluang pembiayaan karbon di berbagai subsektor, termasuk pengelolaan hutan lestari, kehutanan sosial, dan konservasi.

"Tujuan kami adalah menggerakkan hingga 7,7 miliar dolar AS setiap tahun melalui transaksi karbon, memastikan setiap ton emisi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Rangkaian capaian ini pun menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kerja sama internasional yang terus diperdalam, Indonesia menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam pasar karbon berintegritas tinggi yang mendorong pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh.

Pemerintah memiliki visi yang jelas, mencakup mengubah ambisi iklim menjadi peluang ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, hingga memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi rakyat Indonesia.