DKI Jamin Program Pangan Bersubsidi Tetap Lanjut, Tak Ada Pemotongan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmen dalam menjaga keberlanjutan Program Pangan Bersubsidi yang telah berjalan sejak 2017.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok menjelaskan hingga kini lebih dari 16 juta komoditas pangan bersubsidi telah tersalurkan, meliputi beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, serta susu UHT.

Seluruh komoditas tersebut dapat diakses melalui gerai dan titik penjualan resmi yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena sampai akhir tahun ini seluruh komoditas pangan bersubsidi tetap tersedia di gerai maupun tempat penjualan lainnya. Distribusi tetap berjalan lancar sesuai jadwal," kata Hasudungan dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11).

Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP+), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kader PKK, pemegang Kartu Pekerja Jakarta (KPJ), penghuni rumah susun, guru honorer, tenaga kependidikan, serta Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Hasudungan juga memastikan tidak ada pemotongan anggaran untuk program pangan bersubsidi pada 2026.

Anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) masih dapat ditambah (top up) apabila diperlukan.

Ia menjelaskan penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT) atau melalui Anggaran Perubahan tahun 2026.

"Kami akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta," ujar Hasudungan.

Mengutip Antara, dalam rapat paripurna pada Rabu (12/11), beberapa anggota DPRD DKI Jakarta menyampaikan keberatan soal pemangkasan anggaran subsidi pangan.

Salah satunya adalah Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim. Ia mengaku sedih karena rencana pengurangan untuk subsidi pangan murah kepada masyarakat Rp300 miliar seharusnya tidak dilakukan.

"Menurut informasi dari rapat-rapat disampaikan bahwasannya itu kenapa dikurangi? Karena tidak diminati daging dan susu UHT. Ternyata itu berbohong oleh anak buah gubernur," ujar Lukmanul.

Saat Raperda APBD 2026 yang sudah disetujui, sebagian besar Anggota DPRD DKI Jakarta keluar ruangan atau walk out dari ruang rapat paripurna sebagai bentuk kekecewaan.

[Gambas:Video CNN]