Purbaya Bakal Cacah Baju Impor Ilegal, Sebagian Dijual ke UMKM

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal mencacah baju impor ilegal yang diamankan negara, tidak lagi dimusnahkan dengan cara dibakar.

Ia menyebut pembakaran baju ilegal menghabiskan biaya yang tak sedikit, setidaknya pemerintah harus merogoh Rp12 juta per kontainer.

Karenanya, ia merasa dirugikan jika sistem pemusnahan tersebut terus dijalankan.

"Ini juga atas arahan Presiden (Prabowo Subianto), mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu saja. Kita pikir-pikir gimana, 'Pak, boleh gak kita cacah ulang?', boleh katanya," jelas Purbaya dalam Media Briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11).

"Jadi, kita ketemu dengan AGTI (Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia), menawarkan 'Bisa gak mereka mencacah ulang balpres itu?'. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap," tegasnya.

Purbaya dan AGTI sudah bertemu di Kementerian Keuangan pada Selasa (4/11) lalu. Ia mengatakan Kemenkeu akan kembali bertemu dengan para pengusaha tekstil tersebut pekan depan.

Sang Bendahara Negara ingin ada keputusan resmi terkait implementasi pencacahan baju impor ilegal tersebut. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk segera mengeluarkan barang-barang sitaan yang ada di gudang.

Ia menjelaskan pencacahan itu bermanfaat karena bisa menjadi bahan baku untuk para pengusaha lokal. Di lain sisi, UMKM bisa mendapatkan bahan baku dengan biaya lebih murah.

"Saya juga sudah bicara dengan Menteri UMKM, Pak Maman (Abdurrahman), beliau setuju dengan kerja sama seperti ini. Karena yang tahu nama UMKM-nya kan beliau, kalau saya kan enggak tahu. Nanti distribusi UMKM-nya lewat pak menteri UMKM," tutur Purbaya.

Purbaya juga mengungkapkan alasan mengapa hanya menggandeng AGTI, padahal banyak asosiasi tekstil dan pakaian tekstil (TPT) di Indonesia. Ia menyebut eksekusi ini menyesuaikan dengan alat pencacah yang diklaim dimiliki para anggota AGTI.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga khawatir program ini tidak berjalan jika melibatkan terlalu banyak pihak.

Namun, Purbaya tak menutup pintu bagi para asosiasi tekstil yang sanggup membantu mencacah barang-barang impor ilegal tersebut. Sepengetahuan Purbaya, hanya ada 5 perusahaan yang memiliki teknologi pencacahan yang diperlukan.

"Saya pikir kalau AGTI sudah jalan, sudah cukup itu, nanti kan barangnya habis. Kan kita gak impor barang bekas terus-terusan. Begitu sudah habis, sudah selesai kan. Harusnya enggak lama habis itu (barang impor ilegal)," tegas sang menteri.

[Gambas:Video CNN]