JK Ungkap Awal Mula Ribut Rebutan Lahan 16,4 Ha dengan Lippo

CNN Indonesia
Kamis, 13 Nov 2025 13:48 WIB
JK menjelaskan kronologi penyerobotan lahan 16,4 hektare miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group.
JK menjelaskan kronologi penyerobotan lahan 16,4 hektare miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan, oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group. (Foto: CNN Indonesia/Ilham)
Makassar, CNN Indonesia --

Jusuf Kalla (JK) angkat bicara menjelaskan kronologi penyerobotan lahan seluas 16,4 hektare milik keluarga Kalla di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group.

Juru Bicara JK, Husein Abdullah mengatakan lahan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kawasan properti mixed used milik Kalla Group. Proses pematangan lahan dan pemasangan pagar proyek telah dimulai sejak 27 September 2025.

Namun menurut Husein, kegiatan itu terganggu oleh sekelompok orang dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak Lippo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Awalnya Pak Kalla berencana membangun kawasan properti terpadu di lahan itu. Namun, saat proses pematangan lahan berjalan, muncul gangguan dari kelompok yang mengaku dari GMTD," kata Husein, Rabu (13/11).

Husein menjelaskan pihak Kalla kemudian mendapat informasi mengejutkan bahwa lahan tersebut ternyata telah dimohonkan eksekusi oleh pihak lain sejak 13 Agustus 2025.

"Belakangan baru diketahui kalau mereka sudah mengajukan permohonan eksekusi sejak Agustus. Bahkan, dilakukan konstatering abal-abal pada 13 Oktober 2025, tanpa sepengetahuan dan kehadiran pihak kami," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman turut menyoroti proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak GMTD. Dalam proses eksekusi tersebut, hadir salah satu petinggi Lippo Group yakni, Indra Yuwana dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karna Widjaya.

"Kami melihat ada kejanggalan besar. Mereka datang pagi-pagi sekitar pukul 07.20, tanpa pemberitahuan resmi, lalu memasang papan nama seolah-olah tanah itu milik mereka," kata Hasman.

Tindakan eksekusi lahan seluas 16,4 hektare milik PT Hadji Kalla, kata Hasman, dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

"Ini yang membuat kami sangat kecewa. Lahan seluas 16 hektare itu sudah dimiliki PT Hadji Kalla sejak 1996, dibeli langsung dari masyarakat, sudah bersertifikat, bahkan dijaminkan ke bank. Artinya, secara hukum kepemilikan kami sah," jelasnya.

Hasman mengungkapkan JK turut menyesalkan tindakan tersebut. Sebab, lahan milik PT Hadji Kalla dinilai menjadi objek eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas.

"Padahal, pengadilan sendiri melalui humasnya menyatakan bahwa lahan itu belum pernah dieksekusi. Tapi kenyataannya, pihak GMTD justru masuk melalui belakang dengan cara membobol tembok, lalu membacakan surat eksekusi di luar area lahan kami," ungkapnya.

Hasman menilai tindakan tersebut bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turun tangan dan meninjau ulang proses yang terjadi di lapangan.

"Kami berharap penegak hukum bertindak adil. Ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi soal kebenaran dan keadilan bagi pemilik lahan yang sah," pungkasnya.

CEO Lippo Group James Riady mengakui Lippo punya saham di perusahaan yang sedang bersengketa tanah dengan Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

James berkata Lippo memang punya saham di PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Namun, ia menyebut GMTD adalah perusahaan terbuka.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," kata James saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (10/11).

Meski begitu, ia membantah keterlibatan Lippo dalam sengketa lahan yang membuat Jusuf Kalla marah. James menyebut perusahaannya bukan pemilik tanah tersebut.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ucapnya.

PT GMTD merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Berdasarkan laporan keuangan kuartal II 2025, emiten berkode LPKR itu memiliki 57,7 persen saham PT GMTD secara tidak langsung. Lippo Karawaci juga tercatat memiliki 100 persen saham PT Makassar Permata Sulawesi yang secara langsung mengempit 32,5 persen saham PT GMTD.

[Gambas:Video CNN]

(mir/pta)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER