Lippo Akui Punya Saham di Perusahaan yang Bikin JK Kesal Soal Tanah

CEO Lippo Group James Riady mengakui Lippo punya saham di perusahaan yang sedang bersengketa tanah dengan Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

James berkata Lippo memang punya saham di PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Namun, ia menyebut GMTD adalah perusahaan terbuka.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," kata James saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (10/11).

Meski begitu, ia membantah keterlibatan Lippo dalam sengketa lahan yang membuat Jusuf Kalla marah. James menyebut perusahaannya bukan pemilik tanah tersebut.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ucapnya.

PT GMTD sendiri merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Berdasarkan laporan keuangan kuartal II 2025, emiten berkode LPKR itu memiliki 57,7 persen saham PT GMTD secara tidak langsung.

Lippo Karawaci juga tercatat memiliki 100 persen saham PT Makassar Permata Sulawesi yang secara langsung mengempit 32,5 persen saham PT GMTD.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap kekesalan karena merasa tanah miliknya diserobot orang. Tanah itu berluas 16,4 hektare dan terletak di Tanjung Bunga, Makassar.

JK mengatakan perusahaannya punya hak atas tanah itu, tetapi justru diserobot pihak lain. JK pun sempat menuding Lippo terlibat dalam pengambilan lahan tersebut.

Persoalan ini menjadi sorotan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ia berkata persoalan ini merupakan buntut dari kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron di Jakarta dalam keterangan resmi, Minggu (9/11).

[Gambas:Video CNN]