Bos Lippo Bantah Terlibat Sengketa Lahan 16 Ha yang Bikin Kesal JK

CEO Lippo Group James Riady membantah perusahaannya terlibat sengketa lahan 16,4 hektare di Makassar yang membuat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) marah.

James memastikan perusahaannya bukan pemilik tanah tersebut. Oleh karenanya, ia menegaskan Lippo tak terlibat dalam sengketa lahan itu.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," kata James saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (10/11).

James mengakui Lippo memang menjadi salah satu pemegang saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Perusahaan itu adalah salah satu pihak dalam sengketa tanah tersebut.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ucap James.

PT GMTD adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan Lippo Karawaci pada kuartal II 2025, emiten berkode LPKR itu memiliki 57,7 persen saham PT GMTD secara tidak langsung.

Lippo Karawaci juga tercatat memiliki 100 persen saham PT Makassar Permata Sulawesi yang secara langsung mengempit 32,5 persen saham PT GMTD.

Sebelumnya, tanah 16,4 hektare di Tanjung Bunga, Makassar menjadi sorotan publik setelah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap kekesalannya.

Ia merasa perusahaannya punya hak atas tanah itu, tetapi justru diserobot pihak lain. JK pun sempat menuding Lippo terlibat dalam pengambilan lahan tersebut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid perkara tanah seluas 16,4 di kawasan Tanjung Bunga, Makassar itu merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di Kementerian ATR/BPN.

Sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak mulai dari PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib," ujar Nusron di Jakarta dalam keterangan resmi, Minggu (9/11).

[Gambas:Video CNN]