Purbaya Ungkap Bukti Masih Ada Jual Beli Jabatan di Daerah

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan masih ada sejumlah praktik penyelewengan kekuasaan di daerah, termasuk jual beli jabatan.

Purbaya menilai hal ini sebagai pertanda reformasi tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya tuntas.

"Data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatra Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Ia menambahkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional baru mencapai 71,53, di bawah target 74. Sebagian besar pemerintah daerah masih masuk kategori rentan atau zona merah, dengan skor rata-rata provinsi sebesar 67 dan kabupaten 69.

Purbaya meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran dalam waktu dekat. Ia menilai langkah itu penting agar perekonomian di daerah dapat tumbuh merata dan tidak hanya terkonsentrasi di pusat.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," katanya.

Menurutnya, KPK juga menyoroti sumber utama risiko korupsi yang belum terselesaikan, seperti jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Ia mengingatkan praktik semacam itu dapat menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat program pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Purbaya mendorong seluruh kepala daerah untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik.

"Mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera," ujarnya.

Ia menambahkan tata kelola yang bersih dan efisien akan memperkuat kepercayaan publik, mendorong arus investasi, dan menjadikan ekonomi daerah lebih tangguh.

Purbaya juga optimistis pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional dengan dengan kerja disiplin dan niat yang bersih.

[Gambas:Video CNN]