Purbaya Lanjutkan Efisiensi di APBN 2026, Tapi Beda dengan Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan efisiensi APBN bakal tetap berlanjut pada 2026.

Purbaya menegaskan efisiensi dengan gayanya adalah tidak melakukan pemotongan anggaran. Ia juga menekankan tidak ada pemblokiran anggaran program yang tidak terlalu prioritas atau yang akrab disebut anggaran 'dibintangi'. Model efisiensi itu yang dilakukan Sri Mulyani saat menjabat menkeu.

"Efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan gak dikorup," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga membantah anggapan dirinya serampangan membelanjakan uang negara. Purbaya menegaskan dirinya tidak melakukan spending free, apalagi mengutak-atik besaran anggaran.

Ia menjelaskan realokasi yang dilakukan olehnya bukan berarti menambah anggaran. Besaran uang pemerintah tetap sama, hanya penempatannya saja yang berbeda.

"Saya bukan spending free, efisiensi saya gak motong (anggaran). Anggarannya sama, sama (seperti) yang kemarin. Tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar, boleh ngomong lebih pintar? Kalau kita pintar-pintar me-manage uang. Ini cash management," jelasnya.

"Kalau (uang negara) besar-besar nganggur, saya ambil!" imbuh Purbaya soal gaya efisiensi anggaran ke depan.

Purbaya mengatakan dirinya tidak ingin ada anggaran nganggur yang malah mengganggu sistem perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dirinya tak segan merealokasi duit pemerintah yang tidak terserap dengan baik.

Sang Bendahara Negara menjamin tidak ada lagi pemblokiran anggaran di 2026. Akan tetapi, dirinya menegaskan tak ragu langsung mencoret program tersebut jika kementerian/lembaga (K/L) terkait tidak mampu menjalankannya.

"Nanti kalau gak mampu, coret saja sekalian, gak usah bintang-bintangan," tandas Menkeu Purbaya.

Efisiensi anggaran adalah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pada 2025 yang merupakan implementasi tahun pertama, pemerintah menghemat Rp306,69 triliun dari pemotongan belanja K/L Rp256,1 triliun dan penyesuaian alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Akan tetapi, efisiensi APBN di era Menkeu Sri Mulyani menimbulkan gejolak. Para K/L hingga pemda banyak yang mengeluh karena sejumlah programnya tak bisa berjalan imbas kekurangan anggaran. Sebab, banyak dari anggaran mereka akhirnya 'dibintangi' oleh Kemenkeu.

[Gambas:Video CNN]