Luhut Tolak Desakan Setop MBG: Jangan Buru-buru Kritik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menolak desakan menyetop program makan bergizi gratis (MBG) yang disuarakan sejumlah pihak.

Pernyataan itu disampaikan Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Luhut mengklaim sudah mendengar sejumlah update pelaksanaan MBG selama 9 bulan terakhir, yakni sejak Januari 2025.

"Ya enggak usah dihentikan. Kita sudah lihat, bagus kok, apanya yang dihentikan?" tegas Luhut di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Jumat (3/10).

"Kita kadang-kadang tuh pengin cepat buahnya, seperti gigit cabai harus langsung pedas, ya enggak bisa gitu lah! Yang penting prosesnya kita lihat bagus, jalan. Kalau kurang di sana-sini, kita perbaiki. Kita jangan juga terus pesimis kalau ada yang kurang," jelasnya.

Luhut mencontohkan serapan anggaran MBG kini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu, ia memperingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tak perlu lagi mengancam memotong anggaran MBG.

Ia juga menyebut perputaran uang dalam program MBG berhasil menciptakan 380 ribu lapangan kerja se-Indonesia. Luhut menegaskan hal itu membantu masyarakat di tengah keadaan ekonomi dunia yang tak menentu.

"Tentu masih ada di sana-sini yang kurang, tapi kalau menurut kami sudah makin akurat. Ini kan baru 9 bulan Pak Dadan (menjalankan program MBG). Jadi, kita jangan terus buru-buru kritik sana, kritik sini," pinta Luhut.

"Saya kira kita jangan terus berharap dalam 6 bulan terus beres semua, ya enggak mungkin lah. Tapi kalau 3 bulan ke depan, saya yakin akan jauh lebih bagus dari sekarang ini," sambungnya.

Kendati demikian, Luhut tidak menutup mata soal kasus keracunan MBG yang berujung status kejadian luar biasa (KLB) di sejumlah daerah. Ia mengaku turut prihatin dengan peristiwa itu.

Ia pun meminta BGN untuk segera memperketat proses penyaluran MBG, yakni dengan melengkapi sertifikat kesehatan sampai sertifikat higienitas.

"Kita sangat prihatin dengan kejadian-kejadian keracunan kemarin, tapi proses perbaikan semua sekarang berjalan," janji Luhut.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan akan segera terbit Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG. Ia memperkirakan beleid tersebut akan rampung pekan ini.

Dadan menjelaskan aturan itu bakal membagi tugas dari kementerian/lembaga (K/L) dalam implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Bahkan, perpres itu akan mengatur peran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan MBG.

"Dengan adanya perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi," jelas Dadan.

Maraknya kasus keracunan MBG membuat sejumlah pihak mendesak program itu dihentikan atau dimoratorium.

Desakan itu datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hingga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Mereka meminta ada evaluasi total dari program MBG.

[Gambas:Video CNN]