Purbaya Ungkap Isi Pertemuan Dadakan di Danantara

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan isi pertemuan mendadak di Wisma Danantara, Jakarta.

Purbaya datang ke Kantor Danantara sekitar pukul 10.30 WIB. Akan tetapi, ia menghilang saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Konferensi Pers.

Purbaya ternyata memilih makan siang di kantin Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia didampingi oleh Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

"Sinkronisasi kebijakan-kebijakan baru yang diarahkan oleh Presiden (Prabowo Subianto)," ujar Purbaya selepas makan siang di Kompleks DJP, Jakarta Selatan, Rabu (1/10).

"Hanya menentukan kapan pelaksanaannya, pendanaannya seperti apa, apa yang bisa dijalankan, apa yang enggak tahun ini, dan apa yang bisa dijalankan tahun depan," tuturnya.

Sang Bendahara Negara mengklaim program-program tersebut sudah lebih jelas dibandingkan pembicaraan sebelumnya. Purbaya bahkan menilai semuanya sudah masuk kategori aman.

Informasi agenda dari Kementerian Keuangan adalah rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Danantara. Rapat itu dipimpin Menko Airlangga. Pembahasannya seputar paket kebijakan dan stimulus ekonomi.

Akan tetapi, Purbaya menegaskan tidak ada tambahan anggaran untuk paket stimulus tersebut. Ia lebih senang menyebutnya dengan pergeseran anggaran.

"Ada yang minta digeser, nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang gak bisa belanja akan saya geser, sepertinya sih akan bisa digeser. Tapi bukan berarti anggaran baru, saya pindahkan ke sana (paket ekonomi)," jelas sang Bendahara Negara.

Lihat Juga : Ombudsman Temukan Ada Yayasan MBG Terafiliasi Politik

Insentif terbaru yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto adalah "8+4+5". Ada tambahan bantuan pada paket tersebut, yakni berupa Minyakita yang diberikan masing-masing 2 liter selama dua bulan, pada Oktober 2025 dan November 2025.

Bantuan minyak bakal disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sejalan dengan pemberian beras 10 kilogram (kg) per bulan.

8 program akselerasi di 2025:

1. Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
2. Perluasan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor pariwisata
3. Bantuan pangan Oktober 2025-November 2025
4. Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi bukan penerima upah (BPU) di sektor transportasi online selama 6 bulan: ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan
6. Program padat karya tunai (cash for work): Kementerian Perhubungan Rp1,8 triliun dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rp3,5 triliun
7. Program deregulasi: Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025
8. Program perkotaan (pilot project DKI Jakarta, yakni perbaikan kualitas permukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs UMKM

4 program dilanjutkan di 2026:

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata
3. PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya
4. Program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua BPU

5 program penyerapan tenaga kerja:

1. Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
2. Replanting di perkebunan rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi tambak Pantura
5. Modernisasi kapal nelayan.

[Gambas:Video CNN]